Connect with us

Nasional

10 Bank Diduga Biayai Pembakaran Hutan di Indonesia

Utustoria, PALU – Walhi Sulteng dan Transparansi Untuk Keadilan (TUK) Indonesia melaksanakan Breafing Media terkait beberapa Bankir yang di duga terlibat membiayai pembakaran hutan di Indonesia. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Careto Resto, Selasa (17/19/2019).

Direktur Eksekutif Transparansi Untuk Keadilan Indonesia (TUK) Indonesia, Edi Sutrisno menyampaikan terkait kebakaran hutan di Indonesia, ada beberapa Bank berdasarkan data yang mereka himpun terlibat dalam pembiayaan pembakaran tersebut.

Adapun besaran pembayaran 10 Bank yang terlibat yaitu, 1723 Bank Rakyat Indonesia terhadap Provident Agro Group 56, Rajawali Group 516, Sompoerna Group 198. 1120 Malayan Bangking, 1087 Bank Negara Indonesia, 1007 Industrial and Commercial Bank of China terhadap Sinar Mas Group 4693. 961 Oversea-Chinese Banking Corporation terhadap sungai Budi group 645. 750 CIMB Group terhadap Batu Kawan Group 415.543 Bank of China terhadap Genting Group 364, Harita Group 302 dan 523 China Development Bank terhadap Royal Golden Eagle Group 864, 502 Bank Mandiri terhadap TDM 70, Cargill 31, kemudian 491 Mitsubishi UFJ Financial terhadap Austindo Group 488, Salim Group 41, Tianjin Juling 23.

“Dari 10 Bank yang terlibat, Bank BRI yang jumlahnya terbesar membiayai perusahaan-perusahaan yang terlibat kebakaran hutan di Indonesia. Maka dalam hal ini 80 persen terjadinya kebakaran itu karena ada unsur kesengajaan sebagai tujuan pembersihkan lahan untuk perkebunan Sawit,” Kata Edi.

Edi Sutrisno juga mengungkapkan, pada akhir bulan Oktober mereka merespon 64 perusahaan yang dipublikasikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyegel perkebunan milik 83 perusahaan sawit, Hutan Tanaman Industri (HTI) dan Karet akibat kebakaran yang terjadi pada tahun ini.

“Kami buat analisis cepat dengan data yang kami miliki ternyata pembakaran hutan 64 perusahaan hanya terkait 17 group perusahaan di Indonesia, ini harusnya Pemerintah Indonesia melihat bahwa siapa sebenarnya dibalik ini, jadi kalau terjadi kebakaran hutan di wilayah konsensi sebenarnya wilayah konsensi ini punya siapa?,”Ungkapnya.

Kemudian Edi juga menambahkan, pada awal November KLHK memperbarui data sebanyak 83 perusahaan disegel, dari Oktober 64 bergerak menjadi 83 Perusahaan yang disegel oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) ini terkait dengan 17 group perusahaan.

“Dari 17 group perusahaan ada pembiayaan dari lembaga pembiayaan sejumlah 19,1 miliar US dolar, sebagian besar dari 17 group ini adalah pemain lama jadi bukan pemain baru, yang juga lahannya terbakar ditahun 2015-2018,”imbuh Edi.

“Jadi tiap tahun terbakar jadi sebenarnya ini adalah kegiatan yang berulang. Sehingga kalau dia berulang kenapa masih dibiayai sampai tahun 2019 Indentifikasi kami melihat siapa 10 kreditor yang membiayai perusahaan terkait kebakaran hutan yang terjadi kemarin,” tambahnya.

Kemudian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 81 persen perkebunan sawit melanggar aturan yang paling besar pelanggaran terkait dengan Hak Guna Usaha (HGU) yang di ketahui menurut Undang-Undang perkebunan dan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), perusahan itu di katakan legal kalau mereka memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Hak Guna Usaha (HGU ini) banyak mengandung diarea-area dilindungi dan dalam hutan wilayah konservasi tinggi dari sejumlah perusahaan.

“Yang menarik kita di Sulawesi Tengah dalam laporan Ombudsman yang di publish pertengahan tahun ini adalah Astra lestari yg beroperasi tentang Hak Guna Usaha (HGU) yang kita tahu Astra lestari di Sulawesi Tengah ini, konsesinya hampir 100.000 hektar, selain tidak memiliki Hak Guna Usaha (HGU) Perusahaan Astra di Sulawesi Tengah ini mengakibatkan konflik-konflik sampai advokasi ditingkat internasional,” tuturnya.

Pada tahun kemarin ada audit sektor kelapa sawit oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan menemukan banyak sekali potensi korupsi yang terjadi setidaknya itu terkait penerbitan perizinan, kita ketahui KPK menghitung biaya sosial korupsi yang kemudian mengakibatkan banyak kerugian fiskal negara dan kita tahu bahwa praktek ilegal ini merisikokan hutan

“Beberapa pengalaman kami bersama teman-teman Walhi termasuk bicara Astra kami bertemu dengan Mitsubishi UFJ Financial, mereka bilang memang di Indonesia kalau ada kejahatan itu bisa dibiarkan, ini sebenarnya pernyataan yang menyayat hati, masa ada pelanggar yang marak terjadi terus dibiarkan begitu saja,”tambahnya.

Sementara itu, Direktur Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) SULTENG, Abdul Haris Lapabira mengungkapkan, bahwa seluruh investasi di Belanda khususnya lembaganya tidak bisa membiayai perusahaan-perusahaan yang ada lahan gambutnya, dikawasan hutan yang memiliki tingkat konservasi tinggi, yang berada di lahan-lahan warga yang menjadi wilayah produksi mereka, keterlibatan sosial atau dampak sosial dari beberapa kriteria itu menjadi standar dalam pembiayaan lembaga jasa keuangan di eropa terhadap perusahaan.

“Menteri Luar Negeri mempertanyakan soal implementasi kebijakan di Eropa apakah sudah di tarafkan khususnya buat bank-bank yang membiayai investasi perusahaan di Indonesia,” ujar Haris.

Haris juga menjelaskan Astra Agro Lestari adalah salah satu perusahaan yang bergerak di sektor perkebunan sawit, ada Astra di tingkat internasional ada juga perusahaannya Astra Agro Lestari di Sulawesi Tengah yang terlibat dengan kasus-kasus kriminalisasi dengan petani.

“Perusahaan-perusahaan ini kita duga dibiayai oleh lembaga keuangan di eropa, sehingga menurut kita mereka tidak menerapkan skema atau kebijakan Eropa yang seharusnya tidak melanggar hak asasi manusia,”tuturnya.

Bank tidak pernah tau apabila perusahaan melakukan kerusakan lingkungan dikarenakan perusahaan tidak pernah melaporkan kepada bank bahwa perusahaan melakukan pelanggaran-pelanggaran lingkungan atau pelanggaran Hak Asasi Manusia di lapangan.

“Adanya laporan lain yang soal pelaksanaan berkelanjutan dan menjaga hak-hak asasi manusia padahal fakta-fakta yang terjadi tidak demikian,” jelasnya.

Olehnya, mereka ingin melihat perbaikan pada tata kelola, pembiayaan, kebijakan, dan perizinan. agar kedepan bisa mendorong terkait sanksi, perbaikan, efektivitas, dan tata kelola terhadap perusahaan sawit yang melakukan berbagai pelanggaran tersebut. (Afdal)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Advertisement
%d bloggers like this: