Connect with us

Daerah

Aksi Tolak Aktivitas PT CPM, Masa LS-ADI Main Tarik Menarik Ban Dengan Polisi

Kondisi Masa aksi saat tarik menarik ban yang hendak dibakar dengan aparat keamanan. [Muhajir MJ Saaban/Utustoria]

Utustoria, PALU – Masa Aksi yang terdiri dari organisasi Lingkar Studi Aksi dan Dermokrasi Indonesia (LS-ADI) nyaris bentrok dengan aparat kepolisian saat menggelar aksi demonstrasi terkait penolakan Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law dan menolak aktivitas PT. Citra Palu Mineral di Poboya Kota Palu.

Berdasarkan pantauan media Utustoria.com, aksi yang digelar di depan Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tengah tersebut masa aksi dan pihak kepolisian mulai memanas dan saling dorong ketika masa aksi hendak melakukan aksi bakar ban dan meminta masuk di halaman Gedung Kantor DPRD.

Kordinator Lapangan (Korlap) Alfath Digantara mengatakan, aksi bakar ban dan meminta masuk kedalam halamannya Kantor DPRD tersebut mereka lakukan sebagai bentuk kekecewaan mereka terhadap pihak Perwakilan Rakyat dalam hal ini pihak DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.

“Kami sangat kecewa tidak satupun Dewan Perwakilan Rakyat mendatangi kami untuk audiens, kami sangat kecewa, itulah kami mau buat aksi bakar ban dan mendesak masuk kedalam, agar ada perwakilan yang datang menemui kami,” ucap Alfat, Selasa (10/3/2020)

Dirga juga menjelaskan, aksi saling dorong dan hampir bentrok dengan pihak kepolisian saat pihak kepolisan memaksa hentikan aksi bakar ban tersebut.

“Aksi saling dorong dengan aparat itu, pada saat kami mau bakar ban, tiba tiba seorang oknum polisi datang menerobos kedalam barisan masa aksi dan menarik ban yang kami mau bakar, di situlah aksi saling dorong dan tarik menarik dengan pihak polisi dan hampir bentrok,” jelas Dirga.

Sementara itu, Suriaman selaku Kabid II PB LS-ADI menyampaikan, adapun hal yang mendasari aksi ini dilakukan yaitu menolak RUU Omnibus Law dengan menolak aktivitas PT. CPM di Poboya Kota Palu dan turunkan Presiden Jokowi Dodo.

Melihat rancangan Omnibus law hanya untuk menyasar satu isu besar yang mungkin dapat mencabut atau mengubah beberapa undang-undang hingga menjadi lebih sederhana.

Sementara itu, konsep Omnibus Law ini sering digunakan di negara-negara yang menganut sistem Common Law atau Anglo Saxon seperti Amerika Serikat dalam membuat regulasi.

Sejauh ini, pemerintah telah menyisir 74 undang-undang yang akan terkena dampak omnibus law.

Setidaknya ada enam dampak yang ditimbulkan dalam penerapan Omnibus Law yakni blmemperpanjang jam kerja dan lembur pada buruh, penetapan upah minimum yang rendah, pelanggaran hak berserikat pekerja, pemangkasan kewenangan serikat pekerja.

Bahkan hilangnya hak-hak pekerja perempuan untuk cuti haid, hamil dan keguguran. Dari sisi lingkungan, Omnibus Law juga berpotensi besar memangkas dan mengubah konsep syarat-syarat administrasi, seperti sentralisasi kebijakan, menghilangkan pelibatan masyarakat, penghilangan izin mendirikan bangunan, reduksi atas subtansi AMDAL, penghapusan sanksi pidana lingkungan, atas praktik usaha yang merusak maupun mengubah fungsi ruang atau lingkungan.

Selain itu, RUU Omnibus Law secara gamblang juga bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 20 Ayat (1) UUD 1945 telah menyatakan bahwa pembentukan undang-undang merupakan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), bukan Pemerintah.

“Ini kan sangat jelas bahwa RUU Omnibus Law ini tidak berpihak pada kepentingan Rakyat, malahan membuka keran penderitaan Rakyat, kalau suda begitu Presiden Jokowi harus turun dari jabatannya,” tegas Suriaman.

Kemudian lanjut Suriaman, terkait penolakan aktivitas Tambang PT. CPM di Poboya itu sangat jelas karena melihat dampak lingkungan yang di berikan oleh perusahaan tambang tersebut.

“Kita lihat bagaimana dampaknya sampai saat ini, kesejahteraan apa yang suda diberikan perusahaan itu kepada masyarakat khususnya masyarakat Kota Palu, bagaimana dengan dampak lingkungannya, bagimana itu pengelolaan amdalnya, mercuri dan sebagainya,” tegas Suriaman.

Karena pengerukan SDA yang melimpah di Palu ini sangat berbanding lurus dengan besarnya penyebab potensi bencana yang ditimbulkannya.

“Kita lihat saja tragedi duka bencana 2018 lalu adalah dampak kecil dari bergeraknya sedikit titik sesar didalam perut bumi,” tuturnya.

Tambah Suriaman, karena seperti kita ketahui dampak buruk ledakan yang ditanam didalam batu akan memiliki dampak rusak lebih besar daripada yang diledakkan diatas permukaan batu.

“Lalu bagaimana proses ledakan yang akan dilakukan oleh tambang PT. CPM, apakah sistem blasting CPM akan aman bagi lembah Palu dengan banyaknya sesar patahan didalamnya, apakah potensi resiko yang akan dihasilkan oleh sistem blasting bisa berbanding lurus dengan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat di Sulteng,” tandas Suriaman.

Mari jujur menilai demi kepentingan yang jauh lebih besar dengan melepaskan segala kepentingan pragmatis individu sesaat.

“Menolak beroperasinya eksploitasi CPM adalah menyelamatkan alam dan memikirkan Palu seribu tahun kedepan,” tutup Suriaman. (Hajir)

Advertisement
%d bloggers like this: