Connect with us

Daerah

Aktivitas Tambang PT KNK Ganggu Produktivitas Ratusan Hektare Sawah di Parigi Moutong

Foto : Istimewa

Utustoria, PALU – 16 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Parigi Moutong mendatangi Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola guna konsultasi terkait aktivitas pertambangan ilegal yan berada di Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, di Kantor Gubernur Sulteng, Kamis (23/01/2020).

Ketua DPRD Kabupaten Parigi Moutong, Sayutin Budianto mengatakan kedatangannya bersama 16 Anggota DPRD Parimo yang terdiri dari gabungan komisi untuk membahas pertambangan ilegal yang mengakibatkan kerusakan di area persawahan.

“Kedatangan kami terkait aktivitas pertambangan di Kecamatan Moutong yang dikelola PT.Kemilau Nusantara Khatulistiwa (KNK), hari ini lumpur sudah masuk ke daerah aliran sungai (DAS), akibat dari DAS itu menjadikan 800 Hektare sawah disana penurunan produktivitas. yang tadinya produktivitas mencapai 800 luasan sawah sekarang tersisa 300 hektare yang dapat di produksi,” ucapnya.

“Akibat pertambangan itu terjadi pendangkalan, lumpur masuk ke area persawahan, jadi hampir semua area persawahan digenangi oleh lumpur akibat aktivitas pertambangan yang ada di daerah aliran sungai itu,” sambung Sayutin.

Politisi partai NasDem itu mengungkapkan, kedatangan ke Provinsi karena wewenang pertambangan berada di wilayah provinsi dan melakukan konsultasi dengan Gubernur Sulteng agar mendapatkan solusi dan langkah apa yang kemudian dilakukan.

“Memohon kepada Gubernur melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk menetralisir pertambangan, yang kita tau bahwa PT.KNK lagi berproses antara pemenang dan pengolah hari ini, Mister Kuon itu, olehnya hari ini kita konsultasi seperti apa masukan dan arahan dari Pak Gubernur langka apa yang harus kita ambil, kita konsultasi dengan Beliau itu yang kita inginkan, malalui Kadis ESDM,” ungkapnya.

Ia menjelaskan bahwa saat ini pertambangan yang sedang beroperasi dibawah Intruksi Mister Kuon yang telah merubah DAS.

“Saya tau bahwa itu sudah bukan areal pertambangan yang dikuasai PT.KNK, dia sudah keluar dari jalur pertambangan,” jelasnya.

Sayutin menambah, PT.KNK saat ini bermasalah, PT.KNK ini ada dua yaitu Mister Kuon dan Asia Welang, ia mengatakan Asis Welang yang menang dan memiliki legalitas atas PTKNK berdasarkan keputusan Tun kemarin.

“Semua surat-surat tentang kepemilikan PT.KNK sudah dimiliki oleh Asis Welang, saya tidak tau bagaimana prosedur jual beli itu,” tambahnya.

Sayutin tidak ingin menyoal permasalahan internal PT.KNK, bagi ia bahwa saat ini, telah terjadi penambahan kuasa pertambangan yang dimiliki sehingga mengakibatkan jalur daerah aliran sungai mengalami kerusakan parah.

“Kita datang ini untuk meminta petunjuk dari pak Gubernur atau solusi dari Belio bagaimana petunjuk dari ESDM apa yang akan kita lakukan,”paparnya.

Setelah kembali dari Palu, Sayutin menuturkan, akan melakukan rapat pimpinan fraksi dengan komisi III dan akan melaksanakan audience ke pihak Polda Sulteng untuk meminta masukan terkait aktivitas pertambangan ilegal .

“Artinya ini yang kita konsen, namun apa daya seluruh kewenangan ada di provinsi, kabupaten hanya ikut mengawasi saja tidak bisa melakukan tindakan apapun,” tuturnya.

“Ini sekarang yang dihantam daerah aliran sungai DAS. itu mengakibatkan menurunnya tingkat produksi sawah hingga 500 hektar , yang tadinya 800 sekarang tinggal 300 hektare saja. akibatnya pertanian disana hancur-hancuran lumpur ke area persawahan lumpur yang naik sudah masuk ke area sawah jadi aliran irigasi sekunder sudah tertutup oleh lumpur-lumpur akibat pertambangan itu, aliran tidak sampai lagi ke bawah air meluap langsung di sawah,” tutup Sayutin. (Afdal)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Advertisement
%d bloggers like this: