Connect with us

Daerah

Bawaslu Sulteng Ajak Masyarakat Cegat Praktek Politik Uang

Utustoria, PALU – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Tengah (Sulteng) menggelar Ngobrol Pengawasan Pemilihan (Ngopi) yang bertajuk ‘Pencegahan dan Penindakan Praktek Politik Uang’. Dihalaman Kantor Bawaslu Sulteng, Rabu (18/19/2019).

Adapun yang menjadi pembicara dalam Ngobrol Pengawasan Pemilihan (Ngopi) yakni Ketua Bawaslu Sulteng, Ruslan Husen, SH, MH dan Pakar Hukum Pemilu, Dr. Aminudin Kasim.

Dalam kesempatan itu, Ketua Bawaslu Sulteng, Ruslan Husen mengatakan, terkait politik uang, pada ditingkatan idealitas senantiasa dikampanyekan sebagai musuh, racun, dan benalu dalam proses pemilu. Namun kemudian ditingkatan praktek dan faktual, ini masih sering ditunggangi praktek-praktek itu (politik uang).

Untuk mencegah tindak politik uang yang selalu dikampanyekan sebagai benalu dalam demokrasi harus terdapat integritas, kapasitas moral yang handal dan kemampuan yang mempuni.

“Tapi cita akan memimpin ideal tersebut bisa pupus karena praktik politik uang, karena ada kecenderungan pemilih juga (mohon maaf), ini cenderung bersikap, bertingkah laku atau mengamini sikap transaksional. Artinya ada uang kami pilih atau siapa yang memberi lebih itu yang kami pilih,” ungkapnya.

Sehingga dengan posisi ini, pemimpin ditingkatan legislatif didominasi oleh para pemilik modal ataupun orang yang sudah populis.

“Ini akan menyampingkan calon-calon yang memiliki kapasitas yang handal tadi yang saya sebutkan, tetapi karena tidak memiliki kemampuan ekonomi menjadikan masyarakat yang pragmatis tidak memberikan suaranya kepada yang bersangkutan,” tutur Ruslan .

Ruslan menambahkan, yang dikhawatirkan pemimpin apalagi dalam konteks kepala daerah yang lahir dari proses transaksional politik, maka yang dipikirkan pertama mengembalikan modal terlebih dahulu karena proses pemilu kemarin atau pemilihan itu sudah memakan biaya operasional yang begitu besar.

“Kalau dia memiliki otoritas untuk mengelola proyek yang diberikan adalah yang mengerjakan proyek itu merupakan koleganya, sehingga akibatnya karena ada misi untuk mengembalikan keuntungan, kualitas pekerjaan akan menjadi rendah dan akan dianggarkan di periode berikutnya karena rusak,” tambahnya.

Data penindakan politik uang pada pemilu tahun 2019 oleh Bawaslu provinsi dan jajarannya di pemilu Sulawesi Tengah di Kota Palu ada 2 kasus, Kabupaten Sigi 2 kasus, Kabupaten Tojo Una-una 1 kasus, dan Kabupaten Buol 1 kasus total ada 6 kasus berdasarkan wilayah penindakan politik uang di Sulawesi Tengah yang sudah memiliki putusan ingkra.

Ada penguatan Bawaslu dalam hal penindakan Pemilu fungsi Bawaslu mirip seperti KPK, akan ada penyidik dari Kepolisian yang bersifat mandiri yang person tersebut dibebas tugaskan dari instansi kepolisian yang akan melakukan kerja-kerja penindakan di Bawaslu, begitu pun dengan kejaksaan ini termasuk dalam rangka penguatan Bawaslu

Sementara itu, Pakar Hukum Pemilu, Dr. Aminudin Kasim menjelaskan mau demokrasi ini berkualitas dan berintegritas.

“Saya pernah menulis artikel dan diterima oleh Bawaslu, Saya melakukan wawancara kepada 22 anggota DPRD yang, dia mengaku habis Rp 75 juta, Rp 500 juta, kebetulan ada DPRD kota Palu yang mengaku kebetulan di wilayah itu tidak ada yang masuk saya coba bom dengan uang Rp 50 ribu dan jadi saya, dan itu benar,”ungkapnya.

Olehnya itu untuk mencegat tindak politik uang kedepan harus semua masyarakat bergerak, kiranya KPU Bawaslu masuk ke semua komponen organ dari masyarakat, ke kampus, memanggil pula pasangan calon, tim sukses bahwa ada larangan many politik jika anda lakukan many politik anda dibatalkan dan lain sebagainya. (Afdal)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Advertisement
%d bloggers like this: