Connect with us

Sosial

Danrem 132 Tadulako Ajak Stakeholder Cek Kualitas Huntap dari Pendonor

Rapat Kordinasi di ruang Rapat Merah Putih Makorem 132 Tadulako Palu, Kamis (30/01/2020). [Miftahul Afdal/Utustoria]

Utustoria, PALU – Komandan Korem 132 Tadulako, Inf Agus Sasmita, mengajak seluruh stakeholder untuk mengecek kualitas Hunian Tetap (Huntap) dari Pendonor.

Hal itu diungkapkannya saat Rapat Kordinasi di ruang Rapat Merah Putih Makorem 132 Tadulako Palu, Kamis (30/01/2020).

“Ada beberapa hal yang memang perlu kita koordinasikan karena hasil monitoring satgas, ternyata ada beberapa hal yang menjadi keragu-raguan dan akan menjadi kendala untuk pelaksanaan tugas kita dalam percepatan pembangunan Huntap,” ujarnya.

Agus mengatakan, bahwa saat ini masih ada keraguan terhadap kualitas pembangunan Huntap khsusunya dari Pendonor seperti Budha Tzu Chi.

“Siapa yang akan mengontrol masalah kualitas mengenai relokasi terutama lembaga donor seperti Buddha Tzu Chi,” ucapnya.

Agus mengakui, Satgas tidak memiliki kompeten terhadap pengecekan kualitas pembangunan Huntap, sehingga perlu peran dari pemerintah untuk terlibat untuk kepastian kualitas Huntap yang di bangun oleh Pendonor.

“Kita mengharap masyarakat atau penyintas yang akan masuk ke hunian tetap nantinya itu sudah ada jaminan keamanan dan juga kenyamanan,” ujarnya.

“Masih ada beberapa yang harus kita Carikan solusinya harus di koordinasikan lebih lanjut sehingga tugas kita sesuai Intruksi presiden tentang percepatan pembangunan bisa di capai dengan baik,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Bartholomeus Tandigala, menuturkan, NGO atau Pendonor yang membangun Huntap di Sulawesi Tengah, sudah memiliki pengalaman karena telah melakukan pembangunan di beberapa daerah di Indonesia yang terkena Bencana yakni Aceh, dan lainnya.

“Sehingga teman-teman dari balai Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sudah memahami itu, olehnya apa yang telah dilakukan NGO ini harus bisa dipastikan bahwa yang dibangun adalah rumah yang kita anggap sebagai Rumah Tahan Gempa (RTG),” Tuturnya.

Bartholomeus menjelaskan, bahwa PUPR harus memastikan pembangunan yang dilakukan oleh NGO merupakan Rumah Tahan Gempa, sehingga tidak lagi menimbulkan kekhawatiran dari berbagai pihak.

“Olehnya apa yang dikhawatirkan beberapa pihak selama ini bahwa pembangunan belum ada rekomendasi, sesungguhnya tidak seperti itu, karena mereka datang kesini tidak serta merta langsung membangun tetapi melalui tahapan penelitian dalam hal ini Kementerian PUPR,” tandasnya. (Afdal)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Advertisement
%d bloggers like this: