Connect with us

Daerah

Diduga Lakukan PHK Sepihak , SBSI Demo PT Cipta Niaga Semesta

Utustoria , PALU – Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Kota Palu menyayangkan sikap PT. Cipta Niaga Semesta (Mayora Group) Cabang Palu yang diduga melakukan Pemberhentian Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak kepada 11 (Sebelas) orang anggota Federasi Bank Keuangan dan Niaga (FBKN) di perusahaan tersebut.

“Adanya dugaan Pemberhentian Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak terhadap 11 orang anggota Federasi Bank Keuangan dan Niaga (FBKN) oleh PT. Cipta Niaga Semesta (Mayora Group) Cabang Palu, dengan alasan kontrak Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) mereka berakhir pada 01 Januari 2020, maka kami dari Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) melakukan Demonstrasi,” ungkap Korlap Aksi, Yadi saat melakukan Aksi di depan kantor PT.Cipta Niaga Semesta, Senin (06/01/2019).

Sekitar 300 orang masa aksi terdiri dari buruh pekerja se-Kota Palu yang tergabung dalam Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI).

“Adapun tuntutan yang kami bawakan dalam aksi yaitu menolak PHK sepihak terhadap 11 anggota Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, batalkan PKWT (Karyawan Kontrak) menjadi PKWTT (Karyawan Tetap), kembalikan pemotongan upah Rp. 300.000 selama 4 bulan untuk menganti selisih gudang perusahaan Rp. 70.000.000 yang bukan keselahan anggota Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, menolak mutasi yang tidak berdasarkan Hukum yang dilakukan terhadap anggota Serikat Buruh Sejahtera Indonesia,” kata Yadi.

Beberapa saat setelah aksi, Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) diterima pihak manajemen PT. Cipta Niaga Semesta (Mayora Group) Cabang Palu untuk melakukan mediasi, di salah satu ruangan di PT.Cipta Niaga Semesta (Mayora Group) Cabang Palu.

Selanjutnya dalam proses mediasi, Ketua DPC Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Kota, PaluAfandi Djalidjudu mengungkapkan selama ini sudah dilakukan penandatanganan kontrak yang kedua tanpa ada masa tenggang 30 hari dan pekerjaan yang dikontrakkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) adalah pekerjaan yang sifatnya terus menerus.

“Sebelumnya hari libur atau hari Minggu, kariyawan tetap bekerja dengan tidak dihitung lembur, artinya mereka bekerja 30 hari dalam satu bulan,”ungkapnya.

“lebih parah lagi, perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) itu dibuat dalam surat kontrak tertanggal 23 Juli 2019, sebagai waktu dimulai kontrak, tetapi kontrak itu diberikan untuk di tandatangani pada Oktober 2019, itu untuk melengkapi akal-akalan perusahaan, kemudian Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) itu manajemen daftarkan ke Dinas Tenaga Kerja Kota pada tanggal 22 November 2019 dan disetujui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Palu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang tidak sesuai ketentuan perundang-undangan tersebut.

Afandi Djalidjudu juga menambahkan diduga telah terjadi pemotongan upah secara sepihak terhadap buruh sebesar Rp. 300.000 perorang dengan alasan untuk menutupi kerugian perusahaan sebesar Rp. 70.000.000.

“Kerugian tersebut bukan merupakan kesalahan buruh, dan pertanyaannya adalah apakah kalau perusahaan untung, buruh akan mendapatkan bonus, atau paling kurang ada pemberitahuan bahwa ada keuntungan, ketika kerugian ditanggung buruh untung perusahaan sendiri yang menikmati,” pungkasnya.

“Sudah kalian potong gajinya orang kamu PHK lagi dia,”Tambahnya.

Mediasi yang dilakukan tidak menemui titik temu, sehingga tuntutan dari Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) akan lanjutkan dengan jalur hukum.

Sementara itu, Manajemen PT. Cipta Niaga Semesta Cabang Palu (Mayora Group), Markus tolak penerimaan kembali 11 kariyawan yang telah di PHK, bahkan menentang Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) untuk menempuh jalur hukum.

“Kami tidak bisa lagi memperkerjakan 11 kariyawan yang sudah di PHK, silahkan ditempu saja sesuai dengan jalur hukum,” tegasnya. (Afdal)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Advertisement
%d blogger menyukai ini: