Connect with us

Daerah

Diduga Langgar Netralitas ASN, HL Belum Penuhi Panggilan Bawaslu Sulteng

Utustoria , PALU – Setelah melakukan pemeriksaan terhadap Ketua BPBD dan Bappeda Sulawesi Tengah terkait dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Bawaslu Sulteng kembali memanggil Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah , Hidayat Lamakarate.

Namun, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Hidayat Lamakarate belum dapat hadir dalam panggilan hingga kedua kalinya atau panggilan terakhir yang dilayangkan oleh Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Tengah terkait dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

” Perlu kami sampaikan bahwa hari ini tanggal 10 Januari 2020 sebenarnya adalah pemanggilan kedua sekaligus untuk terlapor HL yang menjabat Sekdaprov Sulawesi Tengah, sampai dengan waktu yang ditentukan sampai saat ini belum ada,” Kata Ketua Bawaslu Sulteng Ruslan Husen, di Kantor Bawaslu Sulteng, Jum’at (10/01/2019).

Informasi yang diperoleh melalui Sekretaris Pribadi (Sekpri) Hidayat Lamakarate, lanjutnya ,menyampaikan bahwa Hidayat Lamakarate sedang berada di luar kota yaitu di Jakarta.

“Ada informasi dari Sekprinya mengatakan bahwa besok baru pulang Sekda dari Jakarta,” katanya.

“Barusan juga dari tim yang bersangkutan itu datang dan meminta untuk dijadwalkan kembali klarifikasi Sekdaprov mengenai pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) besok pada tanggal 11 Januari 2020 pukul 14.00 Wita,” lanjut Ruslan.

Selanjutnya, Ruslan menuturkan selain memeriksa yang bersangkutan, Bawaslu juga telah melakukan pemeriksaan dari beberapa saksi, baik dari penemu maupun dari saksi yang melihat ataupun yang menyaksikan secara langsung dugaan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN).

“Hasil daripada penindakan dugaan pelanggaran ini, sedianya di hari Senin, itu adalah hari terakhir untuk kemudian menentukan status dugaan pelanggaran ini, apakah tidak diteruskan kepada instansi berwenang karena tidak terpenuhi unsur dugaan pelanggaran atau terpenuhi unsur dugaan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) hingga diteruskan atau direkomendasikan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di Jakarta,” tuturnya.

Dugaan pelanggaran aparatur sipil negara (ASN) oleh Hidayat Lamakarate, hari Senin akan diumumkan status temuan dugaan pelanggaran dari Bawaslu Sulteng yang akan ditempelkan di papan pengumuman.

Dari empat data penanganan dugaan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) di Bawaslu Sulteng, Ruslan mengungkapkan baru satu yang selesai dengan terlapor Hidayat Lamakarate.

“Itu sudah ada rekomendasi sangsi hukuman dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN),” ungkapnya.

“Semuanya hasil dari temuan, ada laporan dari masyarakat, dari peserta atau pemantau, ini temuan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten/Kota,” tambahnya.

Ruslan juga mengungkapkan, ketentuannya pemanggilan kedua sekaligus yang terakhir, jika yang bersangkutan tidak hadir, maka pada hari terakhir tiga plus dua Bawaslu melaksanakan kajian sesuai dengan bukti yang ada, sehingga Bawaslu juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi yang lain untuk penulusuran bukti-bukti terkait.

“Terkait yang bersangkutan memaparkan visi misi di partai politik di bulan November kemarin, atas nama Hidayat Lamakarate itu telah ada rekomendasi atas pelanggaran netralitas norma dasar kode etik dan perilaku ASN dari Komisi ASN tanggal 29 November 2019, yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tengah selaku pejabat pembina kepegawaian ” tandasnya. (Afdal)

Advertisement
%d blogger menyukai ini: