Connect with us

Daerah

Dinilai Diberhentikan Sepihak, Rektor Untad di Gugat ke PTUN

Mantan Wakil Dekan Fisip Untad, Dr. Nisbah

Utustoria, PALU – Pemberhentian Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisip) Univesitas Tadulako Dr. Nisbah oleh Rektor Untad beberapa waktu lalu dinial sepihak.

Pasalnya pemberhentian dirinya sebagai Wakil Dekan Fisip Untad itu, tidak melalui pemberitahuan baik secara langsung maupun secara administrasi kepada dirinya.

Terkait hal itu Dr. Nisbah dalam hal ini selaku penggugat mencoba melakukan upaya mediasi, untuk mencari kejelasan terkait pemberhentian terhadap dirinya, namun rupanya upaya mediasi yang dilakukan justru menemui jalan buntu.

Salah satu kuasa hukum penggugat, Adi Priyanto, mengatakan upaya mediasi telah dilakukan berulang kali antara penggugat dan tergugat dalam hal ini Rektor Untad, Prof Mahfudz sebagai tergugat.

“Upaya mediasi kami lakukan selama dua bulan, tapi tidak pernah ditanggapi,” katanya kepada media ini, Selasa (12/2/2020).

Diketahui, Untad mengeluarkan Surat Keputusan Rektor Untad nomor 7561/UN28/2019 tentang pemberhentian penggugat sebagai wakil dekan Fisip Untad Bidang Akademik dan pergantian antara waktu masa jabatan 2017-2021.

Usai diterbitkan SK Rektor Untad tersebut, pihak penggugat mengajukan surat keberatan tertanggal 10 Desember 2019 kepada Rektor Untad dan diterima di hari itu juga.

Namun, kata Adi Priyanto, surat tersebut tidak ditanggapi pihak rektorat. Akhirnya, kliennya mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palu nomor 5/G/2020/PTUN.PL tertanggal 27 Januari 2020.

“Setelah diterbitkan SK Rektor, kami mengajukan surat keberatan. Di situ ada waktu mediasi yang kami tempuh. Tapi tidak pernah ditanggapi, akhirnya diajukan gugatan,” jelasnya.

Tujuan dari mediasi tersebut, untuk memperjelas SK Rektor tentang pemberhentian kliennya sebagai wakil dekan bidang akademik Fisip Untad.

Pasalnya kata Adi Priyanto, kliennya tidak pernah menerima surat penonaktifan sebagai dosen Fisip Untad saat menjabat sebagai komisioner KPU Sulteng.

“Ini rancu, tidak ada bukti penonaktifan sebagai dosen. Justru klien kami dilayangkan surat agar mengumpulkan dokumen administrasi sebagai kelengkapan pembebasan dari jabatan fungsional,” ujarnya.

Diketahui, pihak rektorat melayangkan dua surat Rektor Untad ke Dekan FISIP Untad tahun 2014 dan tahun 2015 agar ASN bernama Dr Nisbah mengumpulkan dokumen kelengkapan pembebasan dari jabatan fungsional. Dua surat tersebut, yakni Surat Rektor Untad Nomor 5135/UN28/KP/2014 tanggal 3 September 2014 dan surat Rektor Untad nomor 1218/UN28/KP/2015 tanggal 3 Maret 2015 perihal permintaan kelengkapan berkas usul pembebasan sementara dari jabatan fungsional dosen. (Hajir)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Advertisement
%d blogger menyukai ini: