Connect with us

Pendidikan

Dua Guru di Sulteng Jalani Sidang Kode Etik

Sidang Kode Etik dilaksanakan secara tertutup di Gedung PGRI, Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Tondo, Kota Palu, Jum'at (31/1/2020).

Utustoria, PALU – Dewan Kehormatan Guru Indonesia (DKGI), Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Sulawesi Tengah, telah menggelar sidang kode etik terhadap kedua orang guru terlapor dikepolisian atas dugaan kasus kekerasan terhadap anak. Sidang tersebut dilaksanakan secara tertutup di Gedung PGRI, Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Tondo, Kota Palu, Jum’at (31/1/2020).

Ketua PGRI Sulteng, Syam Zaini menyampaikan, Sidang kode etik dilaksanakan atas permintaan pihak Polres Palu sebagai pihak yang menerima laporan meminta kepada Dewan Kehormatan Guru Indonesia (DKGI) PGRI Sulteng untuk memberikan rekomendasi.

“Kedua Orang Guru SMP Negeri di Kota Palu, sebagai terperiksa yakni HY dan HN diduga melakukan kekerasan terhadap anak yang juga merupakan siswanya,” ungkap Ketua PGRI.

Dirinya juga menyampaikan, dari hasil sidang kode etik yang digelar DKGI tersebut akan memberikan rekomendasi kepada pihak Polres Palu.

“Maka dari hasil rekomendasi yang nantinya kami berikan, kami berharap kepada pihak Polres Palu untuk mempertimbangkan sebaik mungkin hasil tersebut,” ujarnya.

Lanjut Ketua PGRI Sulteng, karena sangat tidak elok ketika seorang yang sedang menjalankan profesi dan tanggung jawabnya guru dalam rangka memberikan proses pengajaran pendisiplinan pada seorang siswanya, kemudian dilaporkan atas dugaan kekerasan terhadap anak.

“Apalagi kedua orang Guru yang dilaporkan ini kan seorang perempuan, apalagi berdasarkan data dan informasi dari sekolah itu, bahwa anak ini juga tergolong bandel dan sering membuat masalah, ini menurut kami adalah suatu kewajaran ketika ada proses pendisiplinan,” tandas Syam.

Tambah Syam, dirinya meminta kepada pihak Kepolisian dalam hal ini Polres Palu, agar bisa memberikan pertimbangan pertimbangan hukum agar tidak melanjutkan dan membebaskan kedua guru yang dilaporkan dari jeratan hukum.

Syam juga berharap kepada orang tua siswa tersebut agar mempertimbangkan kembali dan mengevaluasi laporan terhadap kedua oknum guru.

“Artinya jika persoalan ini dilanjutkan, tentunya ini akan memberikan efek buruk bagi dunia pendidikan, tidak menutup kemungkinan guru guru disetiap sekolah tidak mau lagi memberikan pendisiplinan kepada siswa, mereka akan masa bodo, ini yang kita jaga bersama, karena kalau suda seperti itu pendidikan di Indonesia mau jadi seperti apa dan mau dibawa kemana,” tegasnya.

Tim Advokasi, Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) PGRI Sulteng, Andi Akbar Panguriseng, SH mengatakan, atas laporan terhadap guru tersebut yang mana telah disangkakan dengan Undang undang perlindungan anak dibawah umur tidak memenuhi unsur.

“Setelah kami mengikuti proses persidangan kode etik, dari keterangan serta pertimbangan kami dalam proses persidangan, kami berpendapat bahwa apa disangkakan kepada klien kami itu tidak memenuhi unsur,” kata Akbar.

“Karena kedua orang klien kami sedang menjalankan profesinya sebagai guru seperti mengacu pada PP No 74 tahun 2008 dan juga ada putusan yurisprudensi Mahkamah Agung yang memperkuat guru dalam menjalankan profesinya,” tambahnya.

Akbar juga berharap kepada pihak Kepolisian dalam hal ini Polres Palu dalam melakukan pemeriksaan agar mengedepankan nilai nilai keadilan, karena kedua orang tersebut sedang menjalankan profesinya sebagai guru untuk mencerdaskan anak bangsa seperti apa yang diamanatkan Konstitusi.

“Namun kalau persoalan ini berlanjut bersalah atau tidaknya klien kami, nanti kami buktikan dipengadilan,” tutupnya. (Hajir)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Advertisement
%d blogger menyukai ini: