Connect with us

Daerah

EK-LMND Palu dan Posko Menangkan Pancasila Sulteng Minta BPJS Diganti dengan Jamkesrata

Utustoria , PALU – Eksekutif Kota Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi Kota Palu (EK-LMND) Palu dan Posko Menangkan Pancasila Sulawesi Tengah melakukan Aksi terkait Kegagalan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan meminta untuk di ganti dengan Jaminan Kesehatan Rakyat Semesta (JAMKESRATA), di DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Senin (16/12/2019).

Polemik tentang defisit anggaran BPJS kembali menyita perhatian masyarakat luas, utamanya bagi masyarakat kelas menengah ke bawah dan berpenghasilan rendah .

Korlap Aksi, Kiki dalam orasinya menyampaikan pasca ditetapkannya UU No 24 Tahun 2011 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) praktis pada Tahun 2014 pelimpahan kesehatan dari yang sebelumnya dikelola langsung oleh negara lewat kementrian kesehatan dalam bentuk Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) dan Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) kini diserahkan sepenuhnya kepada perusahaan asuransi PT.Akses yang berubah nama menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Kiki menambahkan pada orasi Sejak diserahkannya urusan kesehatan kepada pihak BPJS pada tahun 2014, sejak saat itu pula anggaran kesehatan di BPJS terus mengalami defisit sampai saat ini, ada sekitar Rp 14 Triliun dana BPJS ditaksirkan mengalami defisit per akhir Agustus 2019.

Parahnya, saat terjadi defisit anggaran ditubuh BPJS , rakyatlah yang kemudian menjadi tumbal untuk menutupi defisit yang terjadi, tak tanggung-tanggung alternatif yang dipilih untuk menutup defisit anggaran ditubuh BPJS yakni dengan menaikkan iuran peserta BPJS menjadi 100 persen.

Ini tentunya menambah deretan panjang penderitaan rakyat Indonesia, utamanya yang berpenghasilan rendah. Selama ini BPJS tidak pernah dievaluasi bahkan diaudit dalam pengelolaan keuangan, baik yang bersumber dari iuran dari peserta maupun yang bersumber dari subsidi pemerintah sebesar Rp 25,6 Triliun.

“Harusnya sebelum memutuskan menaikan iuran peserta sebesar 100 persen dari iuran sebelumnya, BPJS harus dievaluasi, baik dari segi manajemen pengelolaan keuangan dan pelayanan jaminan kesehatan terhadap masyarakat,” ungkap Kiki.

Selanjutnya Kiki mengatakan pada masa pemberlakuan JAMKESMAS dan JAMKESDA, nyaris anggaran pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat tidak pernah mengalami defisit, ini dikarenakan negara lewat kementrian kesehatan langsung mengambil alih tanggungjawab pemenuhan hak dasar rakyatnya dalam urusan kesehatan.

“Hak dasar itu jelas tertuang dalam pasal yang mengatur jaminan sosial dalam UUD 1945 mulai dari pasal 28 H dan pasal 34,” tuturnya.

Adapun tuntutan yang disampaikan Kiki yaitu, cabut UU SJSN dan UU BPJS serta bubarkan BPJS, wujudkan Jaminan Kesehatan Rakyat Semesta (JAMKESRATA), Kembali ke Jamkesmas dan Jamkesda, wujudkan pendidikan murah dan berkualitas, hentikan liberalisasi semua sektor, khususnya sektor kesehatan, laksanakan pasal 33 UUD 1945. (Afdal)

Continue Reading
10 Comments

10 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Advertisement
%d bloggers like this: