Connect with us

Daerah

Gerak Bursa Tolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Omnisbus Law Cipta Lapangan Kerja

Foto : Istimewa

Utustoria, PALU – Gerakan Buruh Bersatu (Gerak Bursa) yang tergabung dari Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia Sulawesi Tengah Menolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan dan Menyikapi Omnibus Lawa Cipta Lapangan Kerja yang diusulkan oleh Pemderintah, di Depan Kantor Gubernur Sulteng, Senin (20/01/2020).

Koordinator KSBSI Wilayah Sulteng, Arlan menyampaikan dalam orasinya ada empat tuntutan yang dilayangkan yakni, keluarkan klaster ketenagakerjaan dari RUU cipta lapangan kerja, tolak kenaikan iuran BPJS kesehatan, tolak upah per-jam, segera bentuk tim khusus klaster ketenagakerjaan, segera tindak tegas perusahaan pelanggar hak-hak normatif secara transparan dan efisien, dan segera tempatkan pegawai mediator disetiap Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota.

Arlan mengungkapkan alasan KSBSI turun kejalan untuk melakukan protes Omnibus Law cipta lapangan kerja terdapat 5 hal

“Serikat buruh pekerja tidak dilibatkan dalam pembahasan RUU cipta lapangan tersebut, padahal issue tersebut membahas issue-issue ketenagakerjaan, bentuk hubungan kerja yang berlaku haruslah dalam bentuk PKWT dan PKWTI. Hubungan kerja ini harus diberlakukan dalam Era Industri Digital (Online) yang sedang menjamur saat ini, menolak diberlakukannya sistem upah per-jam dalam pengupahan, upah minimum sebagai safaty net harus dipertimbangkan dalam penetapan sistem pengupahan,” ungkapnya.

“RUU ini harus mempertimbangkan keberlangsungan seluruh Program Jaminan Sosial (BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan) sebagai program wajib bagi seluruh pekerja/buruh di perusahaan, RUU ini harus memastikan terciptanya pekerjaan layak (Dacent Work) dan upah layak (Dacent Wage) untuk mendukung pendapatan Negara melalui pajak,” lanjut Arlan.

Arlan menambahkan, seharusnya RUU cipta lapangan kerja (Cilaka) ini harus dapat merampingkan dan menyederhanakan Undang-undang yang tumpang tindih dan merupakan penyebab masalah sistem perundang-undangan yang ada .

“KSBSI mendukung program pemerintah dalam pembangunan perekonomian nasional terutama dalam hal penciptaan lapangan kerja untuk mengurangi tingkat pengangguran, akan tetapi proses pembuatan RUU Cilaka yang tidak mengikut sertakan serikat buruh dalam proses pembuatan dan pembahasan RUU ini sangat kami sesali, padahal sebagai stakeholder pembangunan perekonomian bangsa posisi serikat buruh sangat strategis dalam memberikan masukan yang komprehensif bagi pemerintah. KSBSI Sulawesi Tengah mengusulkan pemerintah untuk segera membuat Omnibus Law khusus ketenagakerjaan,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans), Drs. Arnol Firdaus Bandu Mtp, menuturkan menyangkut PHK pemerintah tetap memberikan perlindungan kepada pejerka yg terkena PHK. Pekerja yang di PHK tetap mendapatkan konpensasi PHK, penambahan jaminan kehilangan pekerjaaan bagi terkena PHK tanpa ada iuran manfaatnya adalah kesbenefit, fokasiona trening jop plesmen akses. Jaminan sosial akan tetap ada baik JKK,JKM, JK, maupun JHT. Kemdudian perlindungan pekerja kontrak diberikan konpensasi pekerja. Jadi konsepnya sudah sangat baik untuk diajukan kepada DPR.

“Teman-teman bersabar menunggu hasil itu. Dan nnti seluruh daerah akan diundang untuk konsultasi publik oleh Pemerintah,” tutupnya.(Afdal)

Advertisement
%d bloggers like this: