Connect with us

Daerah

Gubernur Sulteng bersama Aspeta Jadikan Tantangan Sebagai Kesempatan

Gubernur Longki Djanggola bersama Aspeta pada coffee morning di Villa Sutan Raja Kota Palu, Jum'at (31/01/2020). [Miftahul Afdal/Utustoria]

Utustoria, PALU – Gubernur Sulawesi Tengah, Longki Djanggola, bersama Asosiasi Pengusaha Tambang (Aspeta) Provinsi Sulawesi Tengah menjadikan tantangan sebagai kesempatan dalam pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia di Kalimantan Timur.

Longki Djanggola dalam sambutannya mengatakan, Pemerintah telah menetapkan 2024 Ibu Kota Negara Baru akan beroperasi di Kalimantan Timur, pada coffee morning di Villa Sutan Raja Kota Palu, Jum’at (31/01/2020).

“Itu tidak akan mungkin di tunda, itu sudah pasti,” katanya

Longki mengungkapkan, Pemerintah harus segera mempersiapkan segala kebutuhan yang diperlukan di Kalimantan Timur.

“Salah satu kebutuhan mendasar yang dibutuhkan itu berasal dari Sulawesi Tengah,”ungkapnya.

Selanjutnya, Longki menyampaikan bahwa Aspeta tidak bisa berbuat apa-apa tanpa dukungan dari anggotanya, begitu pun Pemerintah tidak bisa mengasuhnya apabila tidak ada kepatuhan dan kedisiplinan.

“Mau di atur atau tidak karena kalau tidak mau diatur, Bapak Ibu silahkan bersaing sendiri-sendiri, merebut lahan sendiri-sendiri, berkompetisi sendiri, bahkan terpaksa menginjak teman sendiri apa seperti itu bapak Ibu cari, atau mau kami fasilitasi, kami mediasi agar lebih tertata baik dan tertib melakukan usaha,” ujarnya.

“Khususnya untuk menangkap peluang yang ada di Kalimantan,” imbuhnya.

Longki mengharapkan, bersama Aspeta memecahkan masalah-masalah yang ada di Sulawesi Tengah.

“Mudah-mudahan kita bisa cari jalan keluar yang terbaik untuk kemajuan daerah kita kedepan,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Aspeta Sulteng, Kamil Badrun, menuturkan ada beberapa program kerja yang dilaksanakan Aspeta melalui bidangnya masing-masing.

“Salah satunya yakni pada bidang sosial dan hubungan masyarakat yang akan melibatkan organisasi dalam peringatan hari besar nasional dan keagamaan, Inventarisasi keluarga miskin didaerah lingkar tambang, peningkatan Puskesmas pembantu menjadi Puskesmas rawat inap, pemberian bantuan dana pendidikan dan kesehatan bagi keluarga kurang mampu,” tuturnya.

“Meminimalisir dampak lingkungan dikawasan tambang, mendorong pelaksanaan reklamasi pasca tambang, membangun komunikasi yg intens dengan aparat Pemerintah dan tokoh masyarakat, dan melakukan upacara 17 Agustus oleh pengurus Aspeta dialokasi tambang secara bergilir,” lanjut Kamil.

Kamil menambahkan, dalam proses penertiban Izini Usaha Pertambangan (IUP) bantuan diharapkan agar Pemerintah Daerah Sulteng melakukan secara ketat dan selektif dalam proses penertiban IUP baru dan perpanjangan.

“Diharapkan pula, agar Pemerintah Daerahaerah Sulteng mewajibkan kepada pemohon untuk melampirkan rekomendasi Aspeta Sulteng,” tambahnya.

“Jadi setiap pemilik IUP Batuan yg melakukan pengapalan material diwajibkan utk menyampaikan pemberitahuan laporan pengiriman kepada Pengurus Aspeta Sulteng. Kepada setiap pemilik IUP Batuan diwajibkan untuk menyetorkan Iuran Rp 2.500.000 setiap bulan dan pembayaran kubikasi sebesar 1000 permeter kubik setiap pengapalan/penjualan.” tandasnya. (Afdal)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Advertisement
%d bloggers like this: