Connect with us

(Guru) Pahlawan Tanpa Tanda Jasa, Dibalas Nestapa

Menegakkan Aturan, Melupakan Hati Nurani

Oleh : Andry Djayadi, SH (Tim Advokasi LKBH PGRI Sulawesi Tengah)

Engkau sebagai pelita dalam kegelapan”

“Engkau laksana embun penyejuk dalam kehausan, Engkau patriot pahlawan bangsa Tanpa tanda jasa”

Potongan bait lagu yang diciptakan oleh Sartono seolah mengingatkan kita bahwa betapa pentingya peran seorang guru. Peran guru menjadi salah satu titik sentral dalam kehidupan berbagsa dan bernegara, sejalan dengan pembukaan UUD 1945 yang dimana salah satu tujuan Negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga suatu keniscayaan tujuan Negara ini bisa terwujud tanpa peran dan kontribusi seorang guru.

Sayang seribu sayang, dalam prakteknya guru kurang mendapat perhatian dari segi perlindungan hukum bahkan acap kali menjadi korban dari ketimpangan kakunya proses hukum dan pengelolaan perundang-undangan khususnya di bidang perlindungan guru yang berkepastian. Bagaimana tidak, jasa dan perjuangan seorang guru harus sirna disaat berhadapan dengan kekakuan tebasan pedang teks-teks undang-undang (UU) , dan profesionalisme guru harus lumpuh ketika berhadapan dengan keberatan orang tua siswa-siswanya secara subjektif.

Bagaimana mungkin Tujuan Negara bisa tercapai, jika makin hari jumlah Guru di “bui” lebih banyak daripada yang di ruang kelas,? bagaimana mungkin kita ingin menegakkan keadilan, sedang dari awal posisi guru dan siswa kita letakkan pada posisi yang tidak wajar dan tak seimbang. Bahkan ada istilah “menjadi seorang guru seperti meletakkan satu kakinya di kelas dan kaki lainya di penjara.”

Kasus guru di kabupaten Wajo yang mencubit siswanya yang “bandel” harus berujung di laporan polisi (2017), bahkan di Majalengka (2012) seorang guru yang mencukur siswanya harus berhadapan dengan kekakuan prosedural proses Hukum karena dianggap melakukan diskriminasi terhadap siswanya, bahkan sang guru tersebut harus berjuang empat tahun lamanya hingga akhirnya sampai di Mahkamah Agung Untuk Mendapat keadilannya.(Yurisprudensi Aop 12/8/2016), lalu apakah fakta tersebut mengAamiini bahwa banyak guru baru yang minim pengalaman dan keprofesionalan sehingga terjadi hal demikian?

Faktanya kasus 2 oknum Guru yang terjadi di Palu, Sulawesi tengah membantah asumsi tersebut (2020), sebab ke 2 oknum Guru tersebut telah berdedikasi dan mengabdi menjadi Guru kurang lebih sepuluh tahun, toh juga akhirnya berujung menjadi tersangka, yang berarti masalahnya bukan pada guru tapi ada sistem yang keliru.

Lantas bagaimana sistem kita dalam pemenuhan hak-hak Gur,? sebenarnya secara hukum khususnya UU, guru telah memiliki aturan yang memadai, yakni dengan UU No.14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2017 atas perubahan PP 74 TAHUN 2008 yang pada prinsipnya memberikan “perlindungan hukum” kepada Guru dalam menjalankan profesinya bahkan telah terbit yurisprudensi dari Mahkamah Agung (Yurisprudensi 12/8/2016).

Namun sayangnya subtansi UU dan PP tersebut tentang jamininan Guru mendapat Perlindungan Hukum, tidak di jelaskan bagaimana bentuk perlindungannya apalagi dalam penjelasan aturan tersebut hanya menyebutkan “cukup jelas” sehingga menimbulkan multi tafsir dalam pelaksanaanya, entahlah yang jelas, guru kian tak jelas nasibnya ketika berhadapan dengan prosedural formal hukum yang kaku. Hal ini sangat berbeda dengan profesi lain, seperti Anggota Legislatif, Dokter dan advokat yang lebih detail diatur tentang hak dan perlindungannya yakni adanya jaminan hak imunitas dalam menjalankan profesi dan kewenangannya sepanjang sesuai dengan sistem operasional prosedur.

Walaupun telah ada yurisprdensi tentang guru namun hal itu hanya mungkin berlaku ketika di Peradilan, yang berarti guru harus melewati dulu fase terlapor, tersangka hingga terdakwa untuk mendapatkan aktualisasi yurisprudensi tersebut. Apalagi mindset sebagian aparat penegak hukum (APH) masih berorientasi sebagai penegak UU semata, sehingga ketika ada kasus Guru vs Siswa, para APH pun seolah lupa dengan jiwa UU Guru, pp 74 dan yurisprudensi lainya.

SOLUSI

Sudah seharusnya APH dan Prosedur hukum kita di sadarkan agar lebih menekankan nilai kepantasan dan pandangan objektif terhadap Guru dan siswa dalam intraksi mereka di dunia pendidikan yang nyaris tidak bisa di pisahkan, sudah saatnya para APH meneggakan nilai-nilai keadilan subtantif bukan keadilan formal-prosedural tanpa harus terkungkung dengan formalitas teks-teks kaku UU, dari segi Subtansi, perlu di tafsirkan kembali oleh lembaga yang berwenang kata “perlindungan hukum”, agar menjadi lebih detail dan berkepastian terhadap guru, yakni harus ditafsirkan guru tidak bisa di tuntut pidana dan perdata sepanjang sang guru menjalankan profesinya secara prosesional dan masih dalam batas-batas yang wajar (bukan untuk mencederai) demi mendisplinkan siswanya seperti profesi-profesi lainnya.

Terakhir diperlukan perhatian serius Pemerintah, kebijaksanaan orangtua, kehati-hatian seorang Guru, dan APH Yang menjunjung tinggi hukum subtantif (Bukan UU/formalitas semata) agar dunia pendidikan kembali bersinar guna menyongsong bangsa Indonesia yang cerdas dan humanis tanpa ada lagi cerita guru di hukum karena mendisiplinkan siswanya. Pernahkan kita berfikir bagaiman nasib bangsa ini ketika semua guru sudah tidak mau mengajar karena takut dengan hukuman yang selalu siap menyeret mereka?

Demi guru, tegakkan Hukum tanpa melupakan hati Nurani…!!!

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Advertisement
%d bloggers like this: