Connect with us

Politik

Ini Pandangan Akademisi Soal Polemik Netralitas ASN Menjelang Pilkada Sulteng

Akademisi yang sekaligus Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Tadulako, Dr. Muhammad Khairil, S. Ag, M.Si

Utustoria, PALU – Akademisi yang sekaligus Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Tadulako, Dr. Muhammad Khairil, S. Ag, M.Si memberikan pandangannya terkait polemik netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sedang hangat dibicarakan akhir-akhir ini.

Menurutnya, jika terdapat ASN yang terlibat dalam politik praktis, dirinya menyarankan untuk tidak nampak ke wilayah publik. Sebab, keberpihakan politik secara pribadi merupakan hal yang wajar.

“Kalau pun ada ASN yang terlibat, prinsipnya bagi saya tidak boleh dipanggung terbuka, maksudnya ini kan ASN bagaimana pun diminta untuk bersikap netral, bahwa, semisal di belakang panggung ada orang memihak kepada salah satu orang secara pribadi, itu kan sah-sah saja sebagai sikap politik. Tetapi ketika orang itu memihak, lalu dia mengkampanyekan itu berarti melanggar, itu yang saya pahami,” ucapnya.

Khairil menganggap munculnya beberapa kasus belakangan ini yang naik di media, persoalan netralitas ASN yang mencalonkan diri atau pun ASN yang terlibat, seperti Sekretaris Daerah Provinsi Sulteng, Kepala Bappeda Sulteng, dan Kepala BPDBD, ia tidak ingin menilai secara detail untuk membenarkan atau menyalahkan.

“Jadi kalau prinsip saya kembali kepada moralitas dan etika,” ujarnya.

Menurut Khairil, tidak ada politik yang bisa netral, pasti punya keberpihakan, keberpihakan ini kemudian secara politik bagi sebagian orang akan melihat celah-celah politik, mana yang bisa memungkinkan untuk mencari kesalahan dan bahkan menjatuhkan.

“Upaya untuk saling menyalahkan dan menyatuhkan inilah yang tidak sehat secara politik, tapi itu menjadi dinamika dalam politik,” tuturnya.

Selanjutnya, Khairil mengungkapkan, Hidayat Lamakarate yang merupakan Sekdaprov Sulteng, sejumlah orang memandang Hidayat sebagai ASN, kemudian Balihonya ada dimana-mana.

“Secara pribadi Hidayat Lamakarat, bilang bukan saya yang pasang, yang pasang ini kan orang-orang yang menginginkan dia maju, dan apakah Hidayat Lamakarate salah mengatakan itu, tidak, kecuali menurut saya Hidayat terbukti memasang balihonya sendiri ini bagi saya berat,”ungkapnya.

” Maka secara prinsip aturan menurut ukuran saya, Hidayat tidak bisa disalahkan dalam konteks itu, kecuali memang ada pengakuan orang per orang, bahwa kami disuruh dengan bukti-bukti, mungkin bisa diproses, tapi kalau tidak ada pembuktian, hanya semata-mata baliho orang naik lalu kemudian dia tidak tau apa-apa. Contoh kalau pedagang yang tidak ada kaitannya dengan ASN, dia biking baliho dengan nama Hidayat, itu kan hak dia untuk menyatakan sikap politik terlepas dia bukan ASN,” sambung Khairil.

Khairil menambahkan, analogi sederhana ketika Hidayat ditanya bersediakah menjadi Gubernur kedepan, kemudian Hidayat mengatakan bahwa dia siap, maka bagi Khairil kata siap itu bukan kampanye karena itu muncul dari pertanyaan.

“Ketika masuk dalam proses kampanye disaat inilah ASN tidak boleh terlibat, tapi ketika dia tanya dan mengatakan dia siap, konsekuensi kesiapannya harus mengundurkan diri dari ASN,” katanya.

“Misalnya saat Hidayat sudah mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Tengah, sebagai salah satu kontestan politik, pada saat itulah dia harus mengundurkan diri, selagi masih kata siap, itu belum ada sangsi, karena baru kata siap, bahwa konsekuensinya pada saat mendaftarkan diri ke KPU Sulteng sebagai salah satu calon, maka konsekuensinya harus mundur,” lanjut Khairil.

Khairil pun menegaskan, bahwa etika dan moral harus dipegang teguh dalam politik, moralitas ini menjadi ukuran sangat fundamental dalam proses politik.

” Ada yang tau aturan belum tentu dia sadar akan aturan, banyak orang yang tau aturan tapi melanggar aturan itu,” tegasnya.

Khairil berharap Pilkada 2020 mendatang tetap harmonis, yang dibangun dengan perasaan damai. Jika menawarkan kepada masyarakat bahwa ini adalah persaingan tidak sehat, kemudian ada ujaran kebencian dan selalu mencari kesalahan, maka perpolitikan Sulteng tidak akan sehat dan menimbulkan masalah. Maka tonjolkanlah hal-hal yang positif.

“Jadi literasi politik dan kekuasaan jadi hal yang sangat menarik bagi saya dalam konteks seperti ini, identitas etnis itu biasa dalam politik tetapi jangan memunculkan kebencian,” tutupnya. (Afdal)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Advertisement
%d bloggers like this: