Connect with us

Daerah

Jangan Korbankan Masyarakat karena Kelalaian Kades

Utustoria.com , BANGGAI – Laporan Pertanggungjawaban (LPj) penggunaan bukan syarat utama pencairan Dana Desa (DD) tahun berjalan. Itu diungkapkan Koordinator Tenaga Ahli Provinsi Sulawesi Tengah, Hanafi Rante dalam rapat koordinasi provinsi, Tenaga Pendamping Profesional tahun 2019 di Estrella Hotel, Senin (21/10) malam.

“Kalau LPj tidak dibuat jangan masyarakat yang dikorbankan tapi oknumnya. Sebab, LPj bukan syarat utama pencairan Dana Desa,” tegas Hanafi.

Itu ditekankan Hanafi karena terdapat beberapa desa yang belum melalukan pencairan dikarenakan kepala desanya belum membuat LPj atas penggunaan anggaran tahun sebelumnya.

Ia kemudian menekankan bahwa pencairan harus berjalan sesuai aturan yang berlaku. Sebab, anggaran tersebut dikucurkan untuk pembangunan di desa sehingga dapat menyahuti usulan masyarakat.

“Kalau LPj tidak ada maka yang dihukum itu adalah oknum kadesnya. Jangan masyarakat jadi korban. Gunakan PP 43 pasal 52. Untuk sanksinya kemudian diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati,” paparnya.

Rujukan aturan pencairan DD, kata Hanafi, merujuk pada PMK 193 pasal 24 terkait penyaluran anggaran daei RKUD ke RKD. Pada pasal 24 hanya dijelaskan, syarat pencairan DD ada tiga yakni pencairan tahap satu syaratnya adalah Perdes APBDes. Tahap dua, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun sebelumnya, untuk tahap tiga adalah LRA tahap satu dan dua tahun berjalan.

“Hanya untuk kabupaten Banggai ada ketambahan satu pada tahap tiga, yakni konnvergensi stunting pada tahap tiga,” imbuhnya.

Ia juga menyampaikan pada pertemuan yang dihadiri kepala desa tersebut agar masing-masing menyampaikan keluhannya. Jika kepala desa memiliki keluhan terkait pendampingan silahkan disampaikan agar menjadi evaluasi. Demikian pula bagi pendamping dapat menyampaikan keluhannya terhadap tenaga ahli maupun satuan kerja P3MD Provinsi Sulawesi Tengah.

“Jangan ragu untuk menyampaikan, forum ini adalah menyampaikan keluhan untuk mencari solusi. Sehingga program pendampingan dapat berjalan dengan baik dan sesuai harapan,” ungkapnya.

Hanafi menjelaskan rapat koordinasi kali ini lebih mengarah pada ajang curahan hati, baik oleh kepala desa tentang pendamping atau sebaliknya. Pun begitu untuk keluhan pendamping terhadap tenaga ahli baik di tingkat kabupaten maupun provinsi dan satker.

“Fokus pertemuan kita adalah diskusi dan evaluasi. Jangan ada yang disimpan. Sampaikan semua karena ini sebagai bahan koreksi. Tidak boleh ada yang marah karena itu. sebab kita di sini untuk mencari solusi,” tutupnya. (van)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Advertisement
%d bloggers like this: