Connect with us

Daerah

Jatam : Kapolda Wajib Publikasikan Luas Hasil Operasi Penertiban Tambang Ilegal di Sulteng

Manager Kampanye dan Advokasi Jatam Sulteng, Moh. Tauhid

Utustoria, PALU – Jaringan Advokasi Tambang, Sulawesi Tengah (Jatam Sulteng) menyebutkan Kapolda Sulteng, Irjen. Pol. Drs. Syafril Nursal, wajib mempublikasikan luas hasil operasi penertiban tambang ilegal (Ilegal Mining) di wilayah Sulteng kepada masyarakat dan mengungkapkan siapa saja pengusaha yang terlibat serta sudah sampai mana proses hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian.

Hal tersebut disampaikan Manager Kampanye dan Advokasi Jatam Sulteng, Moh. Tauhid menyampaikan sebelumnya pihak Jatam Sulteng mengakui sangat mengapresiasi penertiban yang dilakukan oleh Polda Sulteng di beberapa wilayah, khususnya penertiban di Kayuboko pada hari Rabu tanggal (11/3/2020)

“Selain apresiasi soal penertiban itu, tentunya kami juga memiliki beberapa catatan penting sebagai kritik atas upaya bagimana penegakan hukumnya,” ucap Tauhid kepada Utustoria.com, Rabu (18/3/2020).

Dirinya menyebutkan adapun poinnya yaitu kepada Irjen. Pol. Syafril Nursal selaku pucuk pimpinan Polda Sulteng, wajib mempublikasikan kepada masyarakat luas hasil operasi penertiban illegal mining. Transparansi temuan lapangan, tentang seberapa luas bukaan lahan akibat pertambangan illegal, berapa banyak emas yang disita sebagai barang bukti, dan berapa gallon Merkuri di dapat dilokasi.

Hal ini, kata Tauhid, agar diketahui berapa jumlah kerugian Negara akibat illegal mining tersebut, serta akibat paparan soal merkuri rakyat bisa mengantisipasi dampaknya dilapangan.

“Dan yang paling terpenting bagi kami, siapa saja pengusaha terlibat. Dan sudah sampai dimana upaya penyelidikan dan atau penyidikan kepolisian. Sebab tanpa itu semua, public menilai bahwa tindakan Penertiban bukanlah hanyalah bentuk sosialisasi untuk berhenti sejenak,” kata Tauhid.

Tauhid menuturkan, selaku masyarakat sipil, pihaknya ingin mengetahui secara detail wilayah-wilayah yang telah dilakukan Penindakan oleh Aparat Penegak Hukum, dan apa beban atau pertanggungjawaban hukum yang dimintakan kepada para pelaku illegal mining dan para pengusaha perendaman.

“Komnas HAM telah merilis inisial nama “JF” diduga kuat terlibat dalam kasus ini, dan informasi yang beredar kami dapatkan itu, bahwa merkuri yang beredar di kota Palu juga illegal,” ungkapnya.

Olehnya, hal seperti ini ketika tidak diuangkap kepada publik dan tidak ditindak secara hukum, maka kasus-kasus seperti ini akan terus berulang dan pelaku pemodalnya orang yang sama.

“Hal seperti ini kalau dibiarkan, tentunya tolak ukur hukum hari ini hanya dijadikan alat untuk menggilas rakyat kecil sedang para pemodal dalam kasus illegal mining tetap aman dan tidak tersentuh oleh hukum,” tutur Tauhid.

Tambah Tauhid, seperti diketahui bahwa illegal mining adalah perbuatan yang melanggar hukum, terkhusus Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba.

“Ini merupakan kejahatan yang diatur dalam Undang-Undang Khusus, maka penindakannya harus menggunakan pendekatan ekstra, akan tetapi jika penindakan hanya menggunakan cara-cara biasa dan dilakukan tidak dengan professional, maka yakinlah para pelakunya tetap merasa terlindungi,” ujarnya.

Lanjut Tauhid, sebagai Organisasi yang aktif dalam advokasi kerusakan lingkungan dan pelanggaran HAM di sektor tambang, Jatam Sulteng menagih pertanggung jawaban hasil operasi.

Karena menurut catatan mereka bahwa Polda Sulteng tidak pernah menindak para pemodal yang merusak lingkungan dan merugikan Negara. Padahal kerusakan lingkungan dan pertambangan tanpa izin dan pengusaha dibelakang itu semua sangat nyata. Sehingga dengan upaya saat ini akan melahirkan kurang percaya kinerja aparat.

“Bahwa saat ini status Polda sulteng naik menjadi Type A, harusnya penindakan-penindakan terhadap pemodal yang membiayai illegal mining dan pengusaha Merkuri ditindak dengan capat, karena penindakan senyap akan melahirkan kesia-sian di zaman yang sudah terbuka ini,” tegasnya. (Hajir)

Advertisement
%d bloggers like this: