Connect with us

Daerah

Kecewa Dengan Pemkab Morowali, Warga Transmigrasi Bungbar Surati DPRD Sulteng

lokasi lahan warga Transmigrasi di Desa Bahoea Reko-reko Kecamatan Bungku Barat Kabupaten Morowali.[Utustoria/Istimewa]

Utustoria, MOROWALI – Warga transmigrasi di wilayah Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali mengadukan permasalahan hak-hak lahan transmigrasi yang belum dipenuhi ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng).

Aduan tersebut, disampaikan melalui surat pemberitahuan masalah transmigrasi dan lahan Hak Guna Usaha (HGU) PT. Cahaya Idola Tunggal Rona Alam (CITRA) di Kabupaten Morowali, tertanggal 20 Januari 2020.

Menurut Ketua Aliansi Warga Transmigrasi Kecamatan Bungku Barat, Muchtar, surat pengaduan itu dibawa langsung tim delegasi Aliansi Warga Transmigrasi Kecamatan Bungku Barat ke DPRD Provinsi.

“Dalam surat itu, kami menyampaikan adanya kasus tumpang tindih lahan dibeberapa wilayah transmigrasi yang ada di Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali,” ungkap Muchtar.

Tumpang tindih lahan dimaksud, tambahnya, adalah antara lahan transmigrasi dan pihak perusahaan perkebunan sawit, PT. CITRA. Imbasnya, sampai sekarang warga transmigrasi belum mendapat hak legalitas atas lahan pekarangan.

“Selama 11 tahun hak legalitas lahan kami tidak diberikan, karena dianggap bersengketa dengan HGU perusahaan perkebunan sawit PT. CITRA,” tuturnya.

Ia menambahkan, mengenai keluhan sekaligus tuntutan hak legalitas lahan warga transmigrasi sudah berkali-kali disampaikan kepada Pemda Morowali. Respon Pemda Morowali, adalah proses relokasi atau lahan yang selama ini diolah warga transmigrasi dipindahkan.

“Kami menolak untuk direlokasi, makanya pertanggal 12 Desember 2019, kami melakukan aksi unjukrasa di DPRD Morowali. Saat itu, kami ditemui Sahrudin dari Fraksi PAN, bukan Ketua DPRD Morowali,” ungkapnya.

Beberapa poin kesepakatan dihasilkan. Diantaranya, mendesak pihak kepolisian untuk melakukan investigasi proses penerbitan izin HGU PT. CITRA. Meminta pihak kepolisian, jika ada unsur kerugian dalam proses pembersihan lahan dan pengukuran lahan transmigrasi untuk ditindaklanjuti.

“Selanjutnya, mendesak Pemda Morowali untuk mengevaluasi HGU PT. CITRA dan mendesak Pemerintah Pusat untuk menerbitkan sertifikat lahan I, II, dan III Transmigrasi Kecamatan Bungku Barat,” tegasnya.

Lebih lanjut dikatakan Muchtar, sejak kesepakatan dibuat, hingga saat ini belum ada aksi nyata yang telah dilakukan. Adapun undangan pertemuan dari DPRD Morowali, 15 januari 2020 sebatas wacana mengenai evaluasi HGU PT. CITRA.

“Kami sudah tidak terlalu mempercayai pemerintahan di daerah, baik eksekutif maupun legislatif di Morowali,” jelasnya.

Padahal, dalam Undang Undang nomor 40 tahun 1996 tentang HGU di pasal 17 mengatur soal penghapusan jika ditelantarkan. Begitu pula, di UU No. 20 tahun 1961 tentang pencabutan hak-hak dan benda – benda yang ada diatasnya. “Seharus pemerintah kita mengupayakan hak legalitas lahan kami, tapi sampai sekarang solusi dari Bupati adalah relokasi. Dan penilaian kami, solusi tersebut mengutamakan kepentingan pengusaha sawit dibandingkan dengan hak warga transmigrasi,” tandasnya.(AL)

Advertisement
%d bloggers like this: