Connect with us

Daerah

Kemenko PMK Gelar Rakorda Bertajuk Peningkatan Keterwakilan Perempuan Dalam Politik

Utustoria , PALU – Kementerian Kordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemenko PMK RI ) menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) bertajuk Peningkatan Keterwakilan Perempuan Dalam Politik Di Provinsi Sulawes Tengah di Best Western PLUS Hotel, Kamis (21/11).

Rapat Koordinasi (Rakor) Bekerjasama dengan beberapa intansi seperti KPU Provinsi Sulteng, Pemerintah Daerah Sulteng, Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Sulteng, Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai dan Bupati/Wakil Bupati Se Sulawesi Tengah.

Asisten Administrasi Pemerintahan Hukum dan Politik, Ir.Moh Faisal Mang, M.Si mewakili Gubernur Sulteng sekaligus membuka acara Rapat Kordinasi Daerah menyampaikan UU nomor 10 Tahun 2018 mewajibkan partai politik mewajibkan 30 persen perempuan ikut serta harus dalam pemilu. meski representasi perempuan diranah politik praktis sudah didorong sedemikian rupa melalui berbagai macam kebijakan. Namun hasilnya masih jauh dari memuaskan.

“Kehadiran perempuan diranah politik yang dibuktikan dengan keterwakilan perempuan di parlemen menjadi syarat mutlak bagi terciptanya kultur pengambilan kebijakan publik yang ramah dan sensitif pada kepentingan perempuan” ungkapnya.

Secara internal politik di Sulawesi Tengah, keterwakilan perempuan cukup meninggkat, wakil perempuan di DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019 sebanyak 12 orang atau 26,6% bahkan ketua dan salah satu wakil ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah adalah perempuan. Yang menjadi ketua DPRD yaitu Kabupaten Poso, Kabupaten Buol, dan Kabupaten Banggai Laut.

Deputi Perempuan dan Anak, Ghafur Dharmaputra mengungkapkan sekarang Pemerintah Pusat melalui Kemenko PMK RI 30 persen itu bisa tercapai yang paling penting itu komitmen, keinginan, dan paling utama juga anggaran. Saat ini keterwakilan perempuan belum mencapai target 30 persen hingga kini capaian dari pemilu 2019 masih 20,5 persen itu yang kami persiapkan di 2024 minimal mencapai 30 persen kalau lebih itu lebih baik lagi, melalui rakor kami memberikan sosialisasi terkait Undang-undang yang mengatur kiranya itu dipahami dulu dan harus dipersiapkan dengan baik.

“Anggota legislatif perempuan harus memiliki kapasitas, dia harus mempuni, maka ketika dia menjadi calon telah memenuhi syarat sebagai anggota legislatif, yang utama adalah perempuan bisa berekspresi kemudian bagaimana perempuan berorganisasi di partai politik dan itu perlu ada pengukuhan dengan begitu perempuan bisa membentuk karakter dan memiliki kapasitas,” ujarnya .

Ketika perempuan memiliki kesempatan jangan melihat perempuan sebagai second choice (pilihan kedua) tapi perempuan memang mampu menjadi anggota legislatif karena memiliki kapasitas dan memiliki jiwa petarung.

“Suatu masukan yang baik sekali dalam Rakorda ini selain ada komitmen untuk keterwakilan perempuan di legislatif harus ada perubahan peraturan dalam hal ini peluang perempuan dalam ruang politik Kita bisa menuju sesuatu yang lebih baik itikad kita untuk maju,” tuturnya .

Strateginya evaluasi dari berbagai instansi seperti dari Kemendagri KPU pemilu dan pilkada 2019 kemarin, bagaimana mempersiapkan di pilkada 2020 khususnya Sulawesi Tengah kedepan Pemilihan Gubernur, Walikota, dan Bupati jadi perempuan harus bisa tampil. (Afdal)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Advertisement
%d bloggers like this: