Connect with us

Ekonomi

Kementerian Koperasi dan UKM RI Realisasikan Program Modal Usaha Kepada Korban Pasigala

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang diwakili oleh Asisten Deputi Perlindungan Usaha Rekstrukturisasi Usaha , Sutarmo SE, MM. [Muhajir MJ Saaban/Utustoria]

Utustoria, PALU – Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Republik Indonesia, merealisasikan program bantuan modal usaha bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak bencana Tsunami, Gempa Bumi dan Likuifaksi di Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2018.

Kegiatan yang digelar di Hotel Rama Garden pada Selasa (10/3/2020) tersebut dirangkaikan sekaligus dengan sosialisasi petunjuk pelaksanaan bantuan Pemerintah bagi UMK di wilayah bencana.

Asisten Deputi perlindungan usaha, Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM RI, Sutarmo, SE, MM menyampaikan, program bantuan modal usaha diberikan kepada 150 pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) di 3 Kabupaten/Kota yaitu Palu, Sigi dan Donggala. Masing-masing per kabupaten/kota akan mendapatkan alokasi 50 UMK dengan dana yang diterima untuk masing-masing PUMK senilai Rp. 3,5 juta rupiah.

“Ini juga mengingat masih banyaknya Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) yang belum dapat bantuan, maka Kementerian Koperasi dan UKM melanjutkan program bagi KUMKM terdampak bencana di Kota Palu, Sigi, dan Donggala untuk memperoleh bantuan modal usaha,” ungkap Sutarmo.

Ia juga menyampaikan, kegiatan sosialisasi petunjuk bantuan pemerintah bagi UMK di Wilayah Bencana di Provinsi Sulawesi Tengah yang diselenggarakan Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha sebagai tahap persiapan program Bantuan Pemerintah untuk pemberdayaan usaha mikro dan kecil di Wilayah Bencana Tahun 2020.

“Pelaksanaannya ini ada 2 angkatan, angkatan pertama dilaksanakan tanggal pada hari ini dan angkatan kedua tanggal besok (11/3) itu diikuti sebanyak 150 pelaku usaha mikro dan kecil (PUMK) yang bersal dari Kota Palu, Sigi dan Donggala,” katanya.

Lanjut Sutarmo, sosialisasi petunjuk teknis bantuan pemerintah bagi UMK di Sulteng ini merupakan kelanjutan dari komitmen yang telah dibangun oleh Kementerian Koperasi dan UKM dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabuapten/Kota di Sulawesi Tengah tahun 2018, khususnya dengan Dinas yang membidangi pembinaan Koperasi dan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah (KUMKM).

“Tujuan diselengarakannya kegiatan ini utamanya untuk melaksanakan amanat Inpres Nomor 10 Tahun 2018 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi dan Tsunami di Provinsi Sulawesi Tengah dan Wilayah Terdampak Lainnya,” ujarnya.

Olehnya, Sutarmo berharap, melalui kegiatan ini agar Usaha Mikro dan Kecil yang terdampak bencana tahun 2018 yang lalu dapat berusaha kembali, memiliki motivasi yang kuat untuk bangkit pascabencana dan memiliki pengetahuan manajemen pengelolaan usaha yang baik, sehingga selalu dapat bertahan dalam menghadapi tantangan termasuk akibat bencana.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah, Eda Nur Elly, SE, menyampaikan ucapan terima kasih dan memberikan penghargaan kepada Kementerian Koperasi dan UKM RI.

“Pada tahun 2019 kemarin itu sebanyak 150 orang mendapat bantuan anggaran dari Kementerian Koperasi dan UKM RI dan alhamdulillah tahun ini kita mendaptkan lagi dengan jumlah yang sama 150 orang, tentunya saya mewakili Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengucapkan terimakasih,” tuturnya.

Tambah Eda, walaupun bentuk program tersebut adalah bantuan akan tetapi bagi penerima bantuan tetap memiliki kewajiban untuk selalu melaporkan kepada Dinas Koperasi dan UMKM kabupaten dan Kota, serta Provinsi.

“Laporan kepada kami itu selama dua tahun berturut-turut, karena program ini walaupun kegiatan di kementerian Koperasi dan UKM RI akan tetapi perlu kami sampaikan bahwa program ini dalam pantauan langsung dari Sekretariat Kantor Presiden dan Badan Pengawasan keuangan Negara,” paparnya.

Olehnya, Ia menghimbau kepada para peserta sosialisasi kiranya dapat mengikuti sosialisasi dengan serius dan memanfaatkan waktu agar bantuan yang diberikan dapat dipergunakan dengan baik.

“Karena evaluasi lapangan terhadap pelaksanaan bantuan Pemerintah Tahun 2019 lalu banyak yang sudah dimanafaatkan dengan baik oleh pelaku usaha akan tetapi ada juga yang gagal dalam memanfaatkan bantuan itu,” tegasnya. (Hajir)

Advertisement
%d bloggers like this: