Connect with us

Daerah

Ketua FSBSI Sarankan Pekerja Tuntut PT. BSS ke PHI

Utustoria , BANGGAI – Dugaan sekira 30 tenaga kerja di Kecamatan Moilong yang mengalami PHK sepihak oleh PT Banggai Sentral Sulawesi (PT BSS) , Ketua Federasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (FSBSI) Ismanto Hasan ikut angkat bicara.

Ia mengatakan menyangkut perselisihan hubungan industrial, berdasarkan kontrak kerja yang di atur oleh UU No 13 tahun 2003 junto Permenaker No 100 tahun 2004, maka perusahaan harus taat kepada UU No.13 tahun 2003.

” Sudah diatur mekanisme perselisihan pada UU No.2 tahun 2004 tentang perselisihan hubungan industrial, Kalaupun pihak memPHK blm berakhir kontrak maka perusahaan wajib membayarkan sisa kontrak karyawan,” ujarnya , Selesa (3/12/2019).

Lanjutnya , meskipun miliki kontrak namun tidak tercatat di Dinas Ketenagakerjaan, maka kontrak tersebut batal demi hukum dan berubah PKWTT dan saat pemutusan Hubungan Kerja perusahaan wajib membayarkan pesangon.

” Saran saya selaku Ketua Federasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Kabupaten Banggai kalau pekerja mau silahkan bawa masalah ini sampai ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). saya yakin hak-hak karyawan pasti akan didapatkan oleh mereka,”paparnya.

Ia menjelaskan , FSBSI selama ini mendampingi Pekerja dalam perselisihan hubungan industrial antara Pekerja dan Perusahaan. Herannya, baru kali ini pemutusan hubungan kerja namun karyawan tidak mendapatkan hak-haknya. Padahal menurutnya, sesuai pasal 62 : Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.

” Jadi tidak ada urusan dengan pihak lain. Perusahaan wajib membayarkan sisa kontrak karyawan karena it sesuai dengan UU No.13 tahun 2003. Itu kalau karyawan meminta haknya untuk di bayarkan, tapi kalau karyawan meminta untuk bekerja kembali sampai akhir kontrak maka tetap mengacu UU No.13 tahun 2003 dan UU No.2 tahun 2004,” pungkasnya. (um)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Advertisement
%d bloggers like this: