Connect with us

Daerah

Ketum Badko HMI Sulteng : Minimnya Pemahaman Toleransi

Ketua Umum Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI Sulteng), Muhammad Rafiq.

Utustoria, PALU – Ketua Umum Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI Sulteng), Muhammad Rafiq menanggapi terkait pengrusakan tempat ibadah di Perumahan Agape, Tumaluntung, Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Ia menilai atas insiden tersebut telah mengganggu stabilitas keamanan dimasyarakat.

“Mengapa tidak, atas kejadian itu menimbulkan reaksi ummat islam menyerukan semangat toleransi di mana-mana. Bahkan, ada pula yang mengecam dan mengutuk para pelaku pengrusakan,” katanya, melalui press Releasnya, Minggu (2/2/2020).

Dirinya menyampaikan dengan kejadian seperti ini perlu dipahami bahwa toleransi sangat penting bagi kelangsungan masa depan bangsa Indonesia.

“Mengingat, negara ini memiliki ragam suku, agama dan rasa dan hidup dalam satu wilayah. Apabila pemahaman toleransi lemah, kejadian serupa bisa saja terjadi di daerah-daerah lainnya,” ungkapnya.

Rafik juga mengatakan, peristiwa miris ini harus menjadi bahan pembelajaran bahwa masih minimnya pemahaman masyarakat dalam merawat dan menjaga toleransi antar umat beragama. Ia menilai selama ini, islam seringkali dicap sebagai kelompok radikal. Padahal ummat islam tidak pernah merusak rumah ibadah.

“Tindakan aparat kepolisian yang menangkap terduga pelaku patut diapresiasi. Namun itu belum selesai. Peristiwa ini sangat sensitif apabila penangananya hanya sampai pada tataran hukum. Banyak aspek lainnya yang menjadi perhatian agar toleransi ini benar-benar dipahami bagian cara hidup berbangsa dan bernegara,” jelasnya.

Lanjut Rafik, menyelesaikan perselisihan rumah ibadah di berbagai daerah memang sering menemukan masalah komunikasi antar umat beragama. Mestinya harus dibangun komunikasi yang lebih komunikatif dengan mengendepankan pendekatan sosial yang beradab.

“Perlunya pendekatan local wisdom dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat. Jangan sampai ada istilah sekadar membuat program dan tidak menyentuh pada esensi beragama,” katanya.

Apalagi, dengan adanya Surat Keputusan Bersama (SKB) Mentri yang mengatur pendirian rumah ibadah dengan tanda tangan minimal 60 orang warga sekitar, mesti dijalankan dengan konsisten.

“Jika satu wilayah membutuhkan rumah ibadah, harus ada kesepakatan bersama antar warga dan pemerintah wajib memfasilitasi. Sehingga aktivitas ibadah bisa berjalan dengan kondusif,” ujar Rafik.

Terakhir, saya mengajak kepada seluruh ummat islam tidak terprovokasi atas kejadian tersebut. Meskipun tidak terjadi di Sulawesi Tengah, ini jadi perhatian pentingnya merawat semangat toleransi antar umat beragama di Sulawesi Tengah. Jangan sampai kejadian ini terulang terjadi Sulteng,” jelasnya. (Hajir)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Advertisement
%d bloggers like this: