Connect with us

Daerah

Komisi A DPRD Kota Palu Desak Pembentukan Pansus Rehab-Rekon Pasca Bancana

Utustoria , PALU – Ketua Komisi Bidang Pemerintahan dan Kesra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu, Mutmainah Korona mengatakan harus segera dibentuk panitia khusus rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa, tsunami dan likuefaksi Palu.

“DPRD Kota Palu sudah harus segera membentuk pansus pengawalan rehab-rekon, dengan melihat berbagai persoalan penanganan setelah bencana dan banyaknya dana masuk di Kota Palu tapi tidak terkontrol dengan baik, bahkan kesannya jalan sendiri sendiri. Sementara dalam revisi RPJMD Kota Palu hanya bisa merencanakan pembangunan yang sifatnya untuk kebijakan umum, hanya sebagian kecil untuk perbaikan masa pemulihan,” katanya di Palu, Kamis (22/11/2019).

Mutmainah mengatakan jika melihat dokumen rencana rehab dan rekon, rekapitulasi kebutuhan setelah bencana untuk Kota Palu mencapai Rp18.931 Triliun untuk membiayai lima sektor yaitu permukiman, infrastruktur, ekonomi, sosial dan lintas sektor.

Ia mengungkapkan, pembiayaan sektor permukiman sebesar dalam masa rehab-rekon setelah gempa, tsunami dan likuefaksi, Rp4,775 Triliun atau 25,23 persen, sektor infrastruktur sebesar Rp9 Triliun atau 47,82 persen, sector sosial sebesar Rp1,4 Triliun sekitar 7,84 persen, sektor ekonomi sebesar Rp3,1 Triliun atau 16,45 persen, dan pembiayaan lintas sektor sebesar Rp503,5 Miliar atau 2,66 persen.

Menurut dia, dalam dokumen rehab-rekon, pembiayaan itu mendapat dukungan dana dari APBD Kota Palu sebesar Rp273 miliar atau 1,45 dari total APBD Kota Palu. Kemudian, APBD Propinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp5 miliar atau 0,03 persen, ABPN kementerian/lembaga sebesar Rp9 triliun atau 49,80 persen, BNPB sebesar Rp966 miliar atau 5,11persen. Berikutnya, usulan dana hibah lembaga donor rehabilitasi dan rekonstruksi Rp6 trilun atau 34,46 persen, dan bantuan masyarakat dan dunia usaha sebesar Rp1 triliun atau 9,16 persen.

Karena itu, kata dia, dalam proses penanggulangan pascabencana gempa, tsunami dan likuefaksi yang tertuang dalam dokumen rencana rehab rekon bergantung besar pada bantuan APBN kementrian dan dana hibah lembaga donor.

“Tentunya harus memerlukan pengawalan serius oleh DPRD Kota Palu agar setiap proses pembangunan kembali dan pemulihan terlaksana berdasarkan rencana aksi rehab-rekon yang telah di sahkan pada 25 Februari 2019 lalu. Apalagi Kota Palu akan memfokuskan pada pembangunan Kota Baru di beberapa titik yang berada zona rawan bencana satu,” ujarnya.

Karena itu, Mutmainah yang merupakan Sekretaris Fraksi NasDem di DPRD Palu itu menyebut, pansus pengawalan rehab-rekon Kota Palu harus menjadi prioritas dalam memaksimalkan semua resource dalam proses penanggungalan bencana alam teralisasi dengan baik.

“Pansus akan kami pastikan bekerja maksimal untuk mengawal hal ini, dengan mengacu kepada dokumen rencana Rehab rekon. Salah satu kerja awal dari pansus ini akan membedah total isi dokumen rencana rehab-rekon tersebut,” tegasnya. (Hajir)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Advertisement
%d blogger menyukai ini: