Connect with us

Daerah

KRAK Minta Kejati Sulteng Turun Tangan Atas Dugaan Korupsi Proyek Peningkatan Jalan Lingkar Togean

Koordinator KRAK. Harsono Bereki S.Sos menyerahkan laporan dugaan tindak pidana korupsi pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan lingkar Togean (DAK Penugasan) Dinas PU Tojo Una-Una ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah.

Utustoria, PALU – Koalisi Rakyat Anti Korupsi (KRAK) meminta pihak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah (Kejati Sulteng) agar segera melakukan penanganan dugaan kasus Korupsi Penyalahgunaan Kewenangan pada Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkar Togean (DAK Penugasan) tahun Anggaran 2017.

Koordinator KRAK, Harsono Bereki dalam laporan tertulisnya mengatakan, bahwa pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkar Togean (Dak Penugasan) di duga tidak sesuai rencana mutu kontrak yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu Pengguna jasa dan Penyedia jasa.

Ini dibuktikan dengan sampai saat ini Jalan tersebut tidak bisa dilalui diakibatkan oleh kondisi jalan yang berlumpur/becek.

Harsono juga mengungkapkan, adapun dugaan hal yang memperburuk kondisi jalan tersebut dengan telah dihilangkannya pekerjaan timbunan biasa sebesar 1.806 M3, dengan total harga Rp. 179.519.408, dan dikuranginya volume timbunan pilihan sebesar Rp. 1.440.35 M3 dengan total harga Rp. 276.815.142.28 yang seluruhnya dialihkan ke pekerjaan galian biasa dengan total Rp. 456.334.588.39.

Hal ini berakibat kepada mutu dan kwalitas jalan menjadi rendah karena sangat berpengaruh kepada ketebalan jalan tersebut.

Kemudian Harsono juga menyampaikan, berdasarkan informasi dari salah satu yang ikut terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut mengatakan bahwa Volume galian biasa dari 31.250.08 M3, yang dilaksanakan hanya 22.100 M3, terdapat selisi volume sebesar 9.150.08 M3 atau sebesar Rp. 330 058 483 yang tidak dilaksanakan. Namun, telah dibayarkan dengan total volume sebesar 31.250 08 M3, dan timbunan pilihan yang di gunakan dalam proyek tersebut, bukan berasal dari Lokasi yang telah disepakati tetapi diambil dari material sisa galian dilokasi proyek yang bersifat sebagai timbunan biasa, namun pada saat dibayarkan sebagai material timbunan pilihan sehingga terdapat selisih harga sebesar Rp. 316.716 248.

Bahwa diduga telah terjadi rekayasa pengujian Lab terhadap material timbunan yang digunakan, yaitu yang dilakukan pengujian lab bukan material timbunan yang dipasang melainkan timbunan yang sudah dipersiapkan, karena material yang terpasang diduga berasal dari material galian biasa di lokasi proyek.

Bahwa diduga pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkar Togean (DAK Penugasan) telah dilaksanakan oleh Suparno yang bukan merupakan pemilik dari PT PANCA JAYA ANUGERAH yang merupakan pemenang dan pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan lingkar togean (DAK Penugasan) dalam hal ini sangat bertentangan dengan peraturan presiden dimana penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama kepada pihak lain.

Adapun kronologisnya, lanjut Hartono, bahwa pada tahun anggaran 2017, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Tojo Una Una telah melaksanakan proyek dengan uraian nama pekerjaan peningkatan jalan lingkar togean (Dak Penugasan), lokasi pekerjaan Kecamatan Togean Kabupaten Tojo Una Una, nama penggguna jasa Dedy Lakita, ST, M.Eng, nama penyedia jasa Edy Yonas, sumber dana pengadaan tunggal, nilai kontrak sebesar 2.937 800.000, nomor kontrak 03/KONT/PUPRP/BM-03/2017, tanggal kontrak 16 Mei 2017, nama pelaksana PT Panca Jaya Anugrah, waktu pelaksanaan 180 hari kalender.


Maka dari itu, Harsono meminta kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah agar segera melakukan penanganan kasus dugaan korupsi penyalahgunaan kewenangan pada pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan lingkar togean (DAK Penugasan) tahun anggaran 2017 dengan melakukan langkah-langkah penyelidikan hukum terkait dengan adanya laporan pengaduan awal dan penemuan indikasi dugaan kerugian keuangan Negara dan hasil investigasi secara tuntas, tanpa tebang pilih bagi para pihak yang terlibat dalam kegiatan pengadaan ini, yang dengan sengaja telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Kemudian agar segera membentuk tim pencari fakta untuk melakukan penyelidikan sesuai dengan kewenangannya. Menerapkan Hukum sesuai dengan ketentuan dan peralaturan perundang undangan dengan tetap konsisten terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana Korupsi. Segera Memanggil dan memeriksa Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Tojo Una-Una, karena diduga telah melakukan pembiaran terhadap Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkar Togean (DAK Penugasan) Tahun Anggaran 2017, yang tidak sesuai spesifikasi teknik sehingga tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.

Segera Memanggil dan memeriksa DEDY LAKITA, ST, M.Eng PPK Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkar Togean (DAK Penugasan), karena di duga telah melakukan perubahan-perubahan terhadap volume pekerjaan (Pokerjaan Tambah kurang) yang berakibat kepada tidak maksimalnya hasil pekerjaan. Segera Memanggil dan memeriksa EDY YONAS Direktur PT PANCA JAYA ANUGRAH, karena di duga telah mengalihkan seluruh pekerjaan kepada pihak lain (SUPARNO) sehingga Jalan tersebut telah mengalami kerusakan dan tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.

Dengan tetap mengacu pada azas praduga tak bersalah kami berharap agar pihak- pihak yang berkompeten yang dalam hal ini Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, agar segera melakukan tindakan Hukum sesuai dengan kewenangannya karena hal ini di duga telah merugikan Negara sebesar Rp. 900.000.000, (Sembilan Ratus Juta Rupiah).

“Selain telah melaporkan dugaan korupsi Proyek Peningkatan Jalan Lingkar Togean, KRAK akan kembali melaporkan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Kewenangan, Monopoli Proyek, dan dugaan rekayasa proses tender Tahun Anggaran 2015 s/d Tahun 2018 yang diduga telah merugikan Negara Rp. 150 Milyar,” tutupnya. (Hajir)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Advertisement
%d bloggers like this: