Connect with us

Daerah

LS-ADI Soroti Dugaan Gratifikasi oleh PT Global Daya Manunggal terkait Pembangunan Jembatan IV Palu

Utustoria , PALU – Serangkaian dalam pegelaran aksi memperingati Hari Anti Korupsi Internasional, Lingkar Studi Aksi dan Demokrasi Indonesia (LS-ADI) menyoroti dugaan gratifikasi pembangunan Jembatan IV Kota Palu.

Aksi tersebut digelar di tiga titik pertama di Kantor DPRD Kota Palu, dan dilanjutkan ke DPRD Provinsi Sulteng dan kemudian terakhir di Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulteng, pada Selasa (10 /12 /2019).

Kordinator Lapangan, Mikdat dalam orasinya menyampaikan, aksi memperingati Hari Anti Korupsi Internasional kali ini, mereka lebih condong menyampaikan aspirasi terkait Dugaan Gratifikasi pembangunan jembatan IV Kota Palu yang kucuran anggarannya sebesar 59 miliar kepada PT. Global Daya Manunggal.

“Polemik Jembatan IV Kota Palu, isunya mulai mencuat ke publik dengan adanya dugaan gratifikasi (Pemberian Uang) sebagai pembayaran utang,” kata Mikdat dalam orasinya .

Pembangunan Jembatan IV Kota Palu pada kepemimpinan walikota sebelumnya suda dikucurkan anggarannya kepada PT Global Daya Manunggal sebanyak 57 miliar untuk peruntukan rangka baja.

“Berdasarkan data dan informasi yang kami dapatkan, bahwa anggaran sebanyak Rp 57 miliar yang sebelumnya sudah dikucurkan oleh Walikota sebelumnya. PT Global Daya Manunggal meminta kembali anggaran sebesar 14 miliar untuk pembayaran utang rangka baja dengan dali bahwa eskalasi rangka baja naik harganya. Permintaan itu tidak mendapat persetujuan dari pemerintahan Walikota sebelumnya,”ungkapnya.

Namun pada Kepemimpinan walikota Palu yang sekarang, permintaan tambahan anggaran sebesar Rp 14 Miliar disetujui dan anggarannya telah dikucurkan.

“Tanpa adanya landasan yang kuat gratifikasi untuk membayar utang rangka baja anggarannya dikucurkan sebesar Rp 14 Miliar, hanya dengan alasan eskalasi rangka baja itu naik harganya. Sungguh ironisnya persetujuan itu dilakukan oleh Walikota sekarang Hidayat dan Ketua DPRD Kota Palu pada saat 3 minggu pasca bencana yang terjadi pada tanggal 28 September 2018 yang lalu,” ujarnya.

“Pada saat Masyarakat Kota Palu masih dalam keadaan berduka, karena baru 3 minggu selesai dilanda musibah, yang seharusnya masyarakat itulah yang menjadi prioritas, Pemerintah justru mengutamakan mengucurkan anggaran sebesar Rp 14 miliar kepada PT Global Daya Manunggal, tanpa adanya landasan yang kuat terkait itu. Maka dengan itu, kami menduga ada dugaan gratifikasi dan korupsi yang dilakukan oleh PT Global Daya Manunggal bersama Walikota Kota Palu dan Ketua DPRD Kota Palu. Kami ada data terkait itu,” tambahnya .

Kemudian terkait dengan persoalan itu. Lanjut Mikdat, yang sangat disayangkan dari persoalan ini. Ada Sebagian Anggota DPRD Kota Palu saat dikonfirmasi tidak tau dengan persoalan ini.

“Ada beberapa anggota DPRD Kota Palu bagian anggaran (Banggar) pada saat dikonfirmasi katanya dirinya tidak tau terkait persoalan jembatan IV ini, dan ada juga sebagian yang tidak tau menau,” imbuh Mikdat .

Humas LS-ADI, Mimang A. Undala juga menyampaikan selain persoalan dugaan gratifikasi jembatan IV Kota Palu, mereka juga mempertanyakan terkait anggaran untuk korban Padagimo.

“Anggaran dari APBN untuk korban bencana alam Sulteng berdasarkan informasi yang kami dapat itu berkisar 800 miliar begitupun bantuan dari Bank Dunia mencapai 18 triliun, dalam proses penyalurannya pemenuhan hak korban bencana entah itu dalam bentuk Jaminan Hidup ataupun stimulan dan sebagainya itu terlalu berbelit-belit dan belum tepat sasaran,”Jelasnya.

Ditambah lagi bantuan dari Negara Asing dalam bentuk finansial bagi korban gempa bumi, tsunami dan likuifaksi yang berkisar Rp 220 miliar.

“Besarnya anggaran yang dikucurkan untuk Sulteng tentunya kami berharap dipergunakan secara proporsional, transparan, dan menyentuh pada kebutuhan masyarakat. Karena pemenuhan hak hak korban harus terpenuhi dengan anggaran sebesar itu,”tuturnya .

Sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana yang menegaskan bahwa kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

“Namun sekarang ini pasca bencana suda masuk pada satu tahun, bagaiaman masyarakat yang dihuntara, masih banyak yang mengeluhkan terkait bantuan itu, dan adapun sebagian dari mereka belum sama sekali tersentuh oleh Bantuan dari anggaran itu,” tegas Sukirman. (Afdal)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Advertisement
%d bloggers like this: