Connect with us

Daerah

Ombudsman Sulteng Banyak Temukan Mal Administrasi di Lokasi Huntara di Pasigala

Utustoria , PALU – Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Sulawesi Tengah berdasarkan kajian dari Tim Rapid Assesment (RA) (Penilaian Cepat) terkait Perlindungan Perempuan dan anak di Hunian Sementara (Huntara) di Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala (Pasigala) berhasil menemukan beberapa dugaan temuan mal administrasi di lokasi Huntara.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Tengah, H. Sofyan Farid Lembah menyampaikan
berdasarkan hasil dari temuan Tim Kajian Rapid Assessment (RA) menemukan beberapa Huntara yang tidak proporsional antara ukuran dan jumlah penyintas yang menghuni, sebagai contoh salah satu Huntara di Desa Jono Oge yang dibangun oleh kelompok masyarakat (Gusdurian) mempunyai ukuran sekitar 3 x 3 meter yang seharusnya hanya di huni maksimal 3 orang akan tetapi jumlah anggota keluarga yang menghuni sebanyak 4 (empat) orang.

“Ukuran 3 (tiga) meter persegi bagi setiap orang pengungsi adalah ukuran minimal yang harus disediakan oleh pemerintah dan seharusnya menjadi dasar ukuran bagi para pihak yang terlibat dalam penyediaan Huntara bagi penyintas. Ukuran ini juga dianggap mampu menjadi tempat beraktivitas untuk satu orang dalam kesehariannya di Huntara sampai di sediakannya hunian tetap oleh penyelenggara penanggulangan bencana. Kondisi ideal ini seharusnya menjadi perhatian bagi semua pihak sehingga hak-hak penyintas dapat terpenuhi namun kondisi ideal tersebut sangat berbeda dengan temuan Tim Kajian Rapid Assessment (RA),” ungkapnya saat mengadakan diseminasi hasil Rapid Assesment di Hotel Jazz, Kota Palu, Kamis (21/11/2019)

Farid juga mengungkapkan, begitupun pada Huntara yang dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di wilayah Kota Palu yang berukuran 12 X 26,4 Meter di bagi menjadi 12 bilik (kamar). Setiap kamar/bilik di huni oleh 1 (satu) keluarga dan terkadang 1 (satu) keluarga melehihi daya tampung Huntara yang disediakan.

“Hal tersebut membuat para penyintas kesulitan dalam melakukan aktivitas baik di siang hari ataupun pada malam hari disebabkan oleh daya tampung yang tidak sebanding dengan jumlah penghuni Huntara tersebut,” jelasnya

Kemudian berdasarkan hasil pemantauan Tim Kajian Ombudsman menemukan hampir semua Huntara tidak mempunyai Tim keamanan bahkan ada yang menjadi penanggung jawab Huntara tetapi tidak berada di lokasi Huntara, sementara dalam hal kesehatan hanya ada beberapa pengungsian yang memiliki posko kesehatan.

“Jaminan keamanan dan kesehatan adalah hal terpenting yang harus dipenuhi oleh para penyelenggara penanggulangan bencana baik pemerintah maupun para pihak yang terkait lainnya,” tandas Sofyan

Tim Kajian juga menemukan ada kesenjangan antara kondisi yang seharusnya didapatkan oleh para penyintas dengan keadaan ril di lapangan.

“Sebagai contoh di Kabupaten Donggala, salah satu Huntara yang di bangun dekat dengan Kantor Bupati tidak terjamin kesediaan air bersih sehingga terkadang penyintas berinisiatif mengambil sendiri air bersih. Huntara yang dibangun oleh pemerintah juga tidak di lengkapi dengan rumah ibadah sementara, jauh dari sarana pendidikan sehingga sebagian anak usia sekolah terpaksa tidak bisa bersekolah,” tuturnya .

Kemudian penjaminan privasi antar jenis kelamin dan berbagai kelompok usia. Bukan hanya sekedar ukuran hunian, kemanan dan kesehatan, aksesbilitas terhadap fasilitas umum akan tetapi yang perlu menjadi perhatian khusus adalah privasi antar jenis kelamin. Salah satu bentuk penjaminan terhadap privasi adalah dipisahkan (kamar) antara satu keluarga dengan keluarga yang lain, serta dalam datu kamar Huntara dipisahkan antara kelompok jenis kelamin, orang tua dan anak.

Dalam kajian ini, Tambah Sofyan Tim Ombudsman menemukan tidak adannya fasilitas Huntara yang bisa menjamin privasi antar jenis kelamin. Hal ini dapat dilihat dari, bangunan Huntara bersambung sebanyak 12 kamar dengan lantai multipleks, sehingga setiap aktivitas di dalam satu kamar akan terdengar ke semua kamar lainnya yang terhubung dengan kamar tersebut. Bentuk bangunan Huntara yang tidak mempunyai kamar (sekat) kecenderungan penghuni bercampur antar jenis kelamin,Tidak adanya fasilitas khusus MCK bagi perempuan dan anak.

“Hal ini menimbulkan berbagai masalah di Huntara, antara lain, aktivitas suami istri (making love) terdengar oleh tetangga bahkan anak bisa saja menyaksikan aktivitas tersebut. Bahkan tidak sedikit dari mereka memanfaatkan tenda asmara yang di disediakan, tidak jarang juga para pasangan menyalurkan hasrat seks di semak-semak atau di sisa puing-puing bangunan gempa. Maraknya perilaku seks menyimpan seperti ‘mengintip’ aktivitas perempuan di kamar mandi. Maraknya pernikahan dini. Pernikahan dini disebabkan karena tidak adanya privasi di Huntara yang menyebabkan anak-anak terangsang hasrat seks nya sehingga tergoda untuk melakukan hubungan luar nikah yang mengakibatkan pernikahan dini tidak dapat di cegah,” terang Sofyan .

Hal ini sangat memprihatinkan bagi perkembangan generasi jika dalam waktu dekat tidak dilakukan pembenahan pelayanan di Huntara. Data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak bahwa kasus kekerasan terhadap anak sejak tahun 2016 mengalami penurunan namun pada tahun 2019 boleh jadi kembali meningkat mengingat kasus di Huntara terus dilaporkan oleh masyarakat. Hal ini perlu menjadi perhatian, dimana kondisi Huntara ikut menyumbang data kekerasan di 3 (tiga) kabupaten/kota. (Hajir)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Advertisement
%d bloggers like this: