Connect with us

Daerah

Pemerintah Diminta Mengkaji Ulang Keterlibatan TNI Pada Percepatan Pemulihan dan Pembangunan Pasca Bencana

Utustoria , PALU – Masyarakat Sipil yang tergabung dalam Pasigala Centre menilai pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi bagian dalam kegiatan Rehabilitasi Rekonstruksi (RR) pada percepatan pemulihan dan pembangunan pasca bencana di Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Donggala (Pasigala) adalah langkah mundur yg dilakukan oleh Pemerintah.

“Upaya pelibatan personil TNi ini, langkah mundur oleh pemerintah. Seharusnya, proses RR ini urusan sipil bukan ranah militer seperti semangat reformasi yang telah jelas memposisikan TNI sebagai benteng kemananan nasional. Jika pelibatan TNI itu saat masa emergency/tanggap darurat dapat diterima. Sebab, perlu ada tindakan cepat yang terkait dengan evakuasi korban, distribusi bantuan, kordinasi dan sebagainya,” Ungkap Sekjend Pasigala Centre, Khadafi Badjerey, saat di konfirmasi melalui Via WhatsApp, Kamis (7/11/2019).

Dalam dokumen yang kami miliki ,tambah Khadafi, berkisar 1.000 (seribu) personil TNI yang diturunkan ditiga wilayah Kabupaten/kota terdampak di Sulteng, untuk kota Palu sebanyak 430 personil, Sigi 300 personil dan donggala 270 personil, yang akan berada di Sulteng selama 180 hari.

“Kami khawatir kebijakan ini akan mengesampingkan aspek kepemimpinan sipil dalam proses RR, percepatan pemulihan dan pembangunan kembali pasca bencana yang harusnya lebih partispatif korban,” katanya .

Khadafi juga menyampaikan, seharusnya yang perlu dipahami yaitu proses RR itu terkait aspek pemulihan yang sudah pasti, ada partisipasi aktif warga korban dalam rangka pemenuhan hak hak mereka. Mengingat, mayoritas korban penerima dana stimulan ataupun hunian tetap (Huntap) itu pembahasannya melalui forum forum Korban serta dialog yang lebih intensif antara korban dan Pemerintah.

“Kami khawatir ada upaya pendisiplinan yang berakibat hilangnya makna partisipasi warga korban,” ujarnya .

Selain itu. Lanjut Khadafi, pelibatan seribu personil TNI aktif juga akan menggunakan dana sebesar 26 Milliar, jika dana tersebut dikonversi menjadi hunian maka pemerintah dapat membangun 522 unit hunian bagi korban, yang dapat dimaknai sebagai upaya efesiensi dana bencana demi memprioritaskan memenuhan hak hak korban bencana.

“Kami Menyayangkan kebijakan ini, maka perlu pertimbangan aspek teknis dan substansi atas keputusan pemerintah ini,” terangnya .

Oleh karena itu, kami meminta kepada presiden untuk mengkaji ulang keputusan Pelibatan TNI ini dalam proses RR di Sulteng. Sebab ini menjadi presedent buruk dalam penanganan bencana yang semestinya memberikan ruang dan kewenangan lebih pada kelompok masyarakat sipil dan pemerintah daerah, dan akan menjadi fakta sumir di mata dunia international terkait proses penangannbencana yg telah masuk masa RR. (Hajir)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Advertisement
%d bloggers like this: