Connect with us

Sosial

Perempuan dan Rakyat Bangkit Melawan Tolak Omnibus Law

Foto : Gebrak

Utustoria, BANGGAI – Beberapa pekan terakhir situasi nasional hingga daerah sedang bergejolak terutama gerakan buruh,situasi ini mungkin tidak asing lagi bahwasanya OMNIBUS LAW mendapatkan penolakan dari berbagai lapisan perjungan rakyat ,dari serikat buruh,petani,nelayan kmk (kaum miskin kota) hingga baru baru kembali menimbulkan respon penolakan dari gerakan mahasiswa.

Tentunya omnibus law bukan merupakan suatu prodak hukum baru namun omnibus law atau omnibus bill sendiri sudah pernah digunakan atau dipakai di Amerika pada tahun 1888 pertama kali ,dan di pakai juga oleh kanada, Irlandia, Suriname, Inggris, Australia, Jerman, Turki, Filipina, Kamboja, Vietnam, Malasyia, dan Singapura.

Omnibuslaw sendiri merupakan suatu regulasi yang akan menggantikan lebih dari satu atau menghapuskan beberpa uu lainnya ”sekali mendayung dua tiga pulau terlewati” dan peruntuannya adalah untuk menggenjot laju investasi.

Di indonesia sendiri istilah omnibuslaw populer sejak pidato kenegaraan pada saat pelantikan presiden joko widdo pada tanggal 20 oktober 2019 lalu “ konsep ini nantinya akan menyederhanakan kendala regulasi yang di anggap berbelit dan panjang”.

Namun seperti dikatakan diatas bahwa konsep ini menuai banyak protes dikarenakan dari beberapa sektor selain sektor ketenagakerjaan juga akan menerima imbasnya di antaranya:

Penyederhanaan ijin berpotensi menciptakan penggusuran tanah rakyat, penghapusan UU no 27dan 28 penggunaan lahan dalam ruang lingkup daratan dan kelautan ,kemunkinan akan semakin di prifatisasikannya oleh para investor tidak akan terelakkan hingga melahirkan penggusuran dari kota hingga pedesaan.

Masuknya sektor publik seperti kesehatan,pendidikan ke KEK ( kawasan ekonomi khusus) berpotensi di liberalisasi sehingga kedepannya akan semakin sulit di akses oleh masyrakat menegah ke bawah.

Kemudahan perijinan di segala sektor kemungkinan akan mencabut subsidi pendidikan ,kesehatan sehingga akan bertambah banyak deretan pengaguran dan rakyat kan semakin menderita
Di hapuskannya beberapa pasal dalam uu nomor 13 tahun 2013 yang berkaitan dengan kesejahteran buruh,seperti upah minimum,fleksibilitas hubungan kerja, dan pesangon, penghapusan sanksi pidana bagi pengusaha disektor ketenagakerjaan yang nantinya akan mengancam pemenuhan dan perlindungan hak buruh kedepan.

Kewajiban serifikasi bagi dosen yang berasal dari satuan pendidikan dalam negeri sementara tenaga pengajar dari luar tidak di wajibkan ,ini salah satu bentuk ketidak pedulian negara terhadap tenaga pengajar indonesia semakin berpotensinya lembaga pendidikan di jadikan sebagai ladang basah tempat mencari untung bagi pengusaha atau di komersialisasi
Penyederhanaan ijin guna keperluan investasi berpotensi akan masip penyerobotan hutan ,dan mengganggu kelestarian alam.

Pemerintah saat ini sedang sibuk membahas sejumlah RUU omnibus law yang di antaranya RUU cipta kerja, RUU usaha mikro kecil menegah UMKM, RUU perpajakan, dan RUU pemindahan ibu kota yang kesemuanya adalah untuk menggenjot laju investasi, selain tidak melibatkan buruh omnibuslaw sangat idak membawa semangat pancasila “ keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.”

Namun ketika omnibuslaw hadir tentunya kesejahteraan hanya akan menghampiri pengusaha lewat negara yang memebrikan karpet merah berupa payung hukum yang di sebut omibuslaw.

Sistem ini juga oleh beberapa kalangan seperti di Katakan direktur dari LBH JAKARTA sangat tidak cocok dengan sistem hukum di Indonesia yang menganut sistem hukum civil law,sebut saja uu no 12 tahun 2011 tentang pembentukan per undang undangan sebagaimana di perbarui dengan uu nomor 5.tahun 2019 tidak mengatur tentang omnibuslaw. Kemudian omnibuslaw juga tidak melibatkan publik terutama dari kalangan organisasi masyrakat sipil, seperti buruh dan malah satgas yang dibentuk dipimpin oleh pegusaha.

Perjuangan Perempuan

Sejak awal 1900 perubahan besar tejadi di era industrialisasi mulai menyebar luas di daratan Eropa Amerika, Ini di iringi dengan meningkatnya jumlah penduduk dunia serta tidak tepenuhinya kebutuhan normative para buruh. seperti jam kerja yang lebih pendek, gaji yang lebih baik.


Hal ini kemudian memunculkan beberapa gerakan perlawanan buruh di beberapa negara seperti Amerika, Jerman, Denmark, Finlandia, Swiss, dan Austria untuk menuntut perub ahan sosial buruh yang lebih baik.

Dari kejadian di beberpa negara ada hal yang menarik yang dalam perjuangan kaum perempuan yaitu ketika memebesarnya gerakan kaum buruh perempuan yang terjadi pada tanggal 8 maret 1909.lebih dari 15 ribu buruh perempuan pabrik tekstil turun ke jalan New York .

Ini membuktikan bahwa jika pada saat itu kebutuhan akan hak buruh laki laki dan buruh perempuan sma yakni mendapatkan haknya dan memiliki musuh yang sama yaitu sistem kapitalisme.

Namun selama kejadian aksi di bulan maret lebih dari 146 buruh perempuan tewas akibat kebakaran dan sontak mendapatkan sorotan terutama kondisi kaum buruh perempuan saat itu yang semakin memperjuangkan haknya seperti cuti haid ,hamil dan melahurkan. Ini membuktikan bahwa perempuan harus bangkit melawan segala bentuk penindasan terhadap kaumnya.

Situasi itu tdak jauh beda dengan di Indonesia saat ini ketika omnibuslaw hadir maka dengan sendirinya hak-hak dari perempuan itu sepenuhnya akan di limpahkan kepada pengusaha. Mengapa? sebab fleksibilitas kerja yang dirancang dalam omnibuslaw akan berpengaruh terhadap sietem pengupahan buruh tidak terkecuali buruh perempuan.

Belum lagi dengan akan semakin masifnya investasi maka akan semakin mendongkrak industri komersial yang sama sama kita ketahui bahwa di dalam industri komersial selalu mendiskriminasi wanita sebut saja beberapa iklan yang menggunakan bagian tubuh perempuan sebagai penarik minat pembeli (sexisme), patriarki sendiri bukan barang baru di Indonesia sejak era R.A Kartini ,sudah menyuarakan perlawannya tehadap watak kolot yang menganggap tugas wanita hanya di kasur, dapur dan di sumur. Tidak di berikan haknya untuk mendapatkan pendidikan ,dan hal hal yang lain seperti di bidang politik. Sekali lagi ini membuktikan bahwa perjuagan kaum perempuan dalam melawan sistem bejat yang melahirkan watak patriarki ( kapitalisme) Haruslah di lawan dan di cabut hingga ke akar akarnya.

Untuk itu kami dari GERAKAN BERSAMA RAKYAT (GEBRAK) Banggai yang di dalamnya tergabung beberapa organisasi nasional seperti SMI, LMND, FMN, GMNI, PMII dan orgaanisasi lintas sektor Seperti PB.PERMATA, BEM TEKNIK UNTIKA, BEM TEKNIK UNISMUH menyerukan :

Berikan cuti haid, hamil dan melahirkan kepada buruh perempuan, stop pelecehan sexual terhadap perempuan, stop diskriminasi terhadap perempuan.

Dan dengan tegas menolak OMNIBUS LAW Serta hentikan segala proses pembentukan omnibuslaw, sahkan RUU PKS, berikan jaminan kesehatan terhadap buruh, stop perampasan tanah rakyat, wujudkan reforma agraria sejati, menangkan Pancasila, bubarkan BPJS, wujudkan tranformasi pelayan sosisal, wujudkan pendidikan gratis ,ilmiah demokratis dan bervisi kerakyata dan siita aset aset dan adili koruptor.


(Press Realese GEBRAK)

Advertisement
%d bloggers like this: