Connect with us

Daerah

Satker DPMD Sulteng Gelar Rakor Tenaga Pendamping Profesional

Utustoria , PALU – Satuan Kerja (Satker) Dinas Pemberdayaan dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah menggelar rapat Kordinasi Provinsi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Tahun Anggaran 2019 dilaksanakan sejak 11 sampai 13 Desember 2019 di Hotel Swiss Bell Palu, Kamis (12/12/2019).

Adapun yang hadir dalam Rapat Kordinasi Provinsi Tenaga Pendamping Profesional Berjumlah 312 orang terdiri dari 6 orang Konsultan Pendamping Wilayah, 18 orang Tenaga Ahli, 121 orang Pendamping Desa, 167 orang Pendamping Lokal Desa yang berasal dari 3 Kabupaten yaitu Kabupaten Sigi, Donggala, dan Parigi Moutong.

Ketua Panitia, Muhamad Yahya mengatakan tujuan pelaksanaan rapat koordinasi provinsi yaitu melakukan pemahaman standar operasional pendamping, pengendalian tenaga pendamping profesional, penguatan tenaga pendamping profesional , merumuskan masalah yang timbul selama pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Yahya menambahkan rapat kordinasi provinsi tenaga pendamping sebagai evaluasi kinerja dari pendamping untuk program dana desa, kiranya kedepan tugas-tugas pendampingan lebih optimal.

“Sebelumnya Satuan Kerja (Satker) Dinas PMD telah melakukan Rapat Kordinasi Provinsi Tenaga Pendamping Profesional dari region I yaitu Kabupaten Banggai, Banggai Kepulauan, Banggai Laut, region II yaitu Kabupaten Poso, Morowali, Morowali Utara, Tojo Una-una, yang sementara dilaksanakan merupakan Region III yaitu Kabupaten Sigi, Donggala, Parigi Moutong, dan selanjutnya region IV yaitu Toli-toli, dan Buol, semuanya adalah Kabupaten yang memiliki Desa jadi Kota Palu tidak termasuk,” tambahnya.

Sementara itu Koordinator Pendamping se-Sulawesi Tengah, Hanafi Tadorante menjelaskan kegiatan untuk mengetahui sejauh mana progres pelaksanaan program dan masalah-masalah apa yang terjadi yang harus diperbaiki, seperti proses pendampingan pelaksanaan tupoksi para pendamping maupun tahapan proses pelaksanaan program.

Hanafi mengungkapkan perlu ada perbaikan pada informasi data uang yang sudah di sampaikan ke Desa dan diperuntukkan untuk apa uang tersebut.

“Informasi data ini kita masih kurang, perlu kita genjot bahwa uang dana desa digunakan buat apa saja, jika ada masalah segera dilaporkan jangan sampai masalah itu muncul dari pihak yang lain,” ungkapnya.

Perlu dibedakan antara pendamping desa dan pendamping lokal desa, Pendamping lokal desa tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA) sementara Pendamping Desa harus Sarjana minimal S1 .

“Pendamping Lokal Desa (PLD) lebih kepada komunitas masyarakat di dalam mengorganisir aspirasi masyarakat sebagai kebutuhan masyarakat itu sendiri, sedangkan Pendamping Desa Pendampingi proses tahapan di Pemerintahan Desa, yang intinya adalah melakukan bimbingan pada pihak pemerintah desa agar pemerintah Desa melakukan kegiatan sesuai regulasi,” pungkasnya.

Olehnya itu harapan Hanif, semoga para peserta kedepan mampu memberikan apa yang dibutuhkan oleh Desa, misalnya dalam penyusunan perencanaan, inovasi untuk Desa punya ekonomi yang baik, kiranya pendamping Desa dapat menjadi solusi peningkatan ekonomi yang berdampak kepada masyarakat. (Afdal)

Continue Reading
3 Comments

3 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Advertisement
%d bloggers like this: