Connect with us

Daerah

Sekprov dan Kepala Bappeda Sulteng Diduga Penuhi Unsur Pelanggaran Netralitas ASN

Utustoria , PALU – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Tengah, Hidayat Lamakarate dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulawesi Tengah, Hasunudin Atjo berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen, saksi-saksi, kajian, dan hasil rapat pleno Pimpinan Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Tengah, melakukan konferensi pers di kantor Bawaslu Sulteng, Senin (13/01/2020) terkait temuan dugaan pelanggaran netralitas ASN.

Ketua Bawaslu Sulteng Ruslan Husen dalam konperensi pers mengatakan, atas nama terlapor Hasanuddin Atjo yang merupakan Kepala Bappeda Sulteng dengan nomor temuan 02/TM/PG/Prov/26.00/I/2020, Tanggal 8 Januari 2020.

“Jumlah saksi diperiksa ada 3 orang dan dokumen berjumlah 5,” katanya.

Adapun isu temuan terhadap Hasanuddin Atjo yakni pemaparan Visi Misi Bakal Calon Kepala Daerah Sulawesi Tengah (DPD PDI-P Sulteng), mengambil dan mengembalikan Formulir Bakal Calon Kepala Daerah (Golkar Sulteng).

“Dari hasil kajian telah diduga memenuhi unsur-unsur pelanggaran netralitas ASN, dan selanjutnya diteruskan kepada Komisi ASN untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ungkap Ruslan.

Sementara itu, Ruslan mengungkapkan, atas nama terlapor Hidayat Lamakarate selaku Sekdaprov Sulteng dengan nomor temuan 03/TM/PG/Prov/26.00/I/2020, Tanggal 8 Januari 2020.
“Jumlah saksi 4 orang dan dokumen berjumlah 10,” ujarnya.

Isu temuan terhadap Hidayat Lamakarate yaitu Pemasangan Baliho dan Sepanduk Calon Kepala Daerah di Wilayah Sulawesi Tengah.

“Diduga memenuhi unsur-unsur pelanggaran netralitas ASN, dan selanjutnya diteruskan kepada Komisi ASN untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tutur Ruslan.

Ruslan menambahkan, terkait dengan dasar hukum kewenangan dan mekanisme penindakan pelanggaran oleh Bawaslu, ia menyebutkan dasar hukum merujuk pada UU nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur/Bupati dan Walikota.

“Pada intinya Bawaslu berwenang melakukan pengawasan dan penindakan pelanggaran Pemilu, dapat dikategorikan pada pelanggaran administrasi, baik yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM), pelanggaran pidana pemilihan, pelanggaran etika penyelenggara pemilu, dan juga ada pelanggaran hukum lainnya,” tambahnya.

“Dalam hal ini, Bawaslu Sulteng akan menyampaikan surat penerusan pelanggaran hukum lainnya yang ditujukan kepada Ketua Komisi ASN di Jakarta. Di dalam penerusan dilampirkan kajian dan bukti terkait, maka tindaklanjut berada di intansi terkait yang berwenang,” lanjutnya.

Ruslan juga menyampaikan, bahwa Bawaslu tinggal melakukan pemantauan atas rekomendasi tersebut, jika dalam waktu tertentu tidak ada tindaklanjut, Bawaslu bisa melaksanakan koordinasi secara langsung maupun menyampaikan surat untuk menanyakan progres rekomendasi dugaan pelanggaran ASN yang disampaikan oleh Bawaslu Sulteng, tegasnya. (Afdal)

Advertisement
%d bloggers like this: