Connect with us

Sosial

SIP Danau Poso: Batalkan MoU Siluman Pengerukan Danau Poso

Foto : Istimewa

Utustoria, PALU – Satu Indonesia Peduli Danau Poso yang terhimpun dari Mahasiswa dan masyarakat serta lembaga pemerhati lingkungan melakukan aksi penolakan pengerukan danau Poso yang dilakukan oleh PT. Poso Energi yang bergerak di bisnis Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), Kamis (20/02 /2020).

Aksi yang dimulai dari Depan Pengadilan Negeri Poso ini mendapat pengawalan ketat dari puluhan aparat kepolisian.

Puluhan Massa aksi itu memulai orasi-orasi dan pembagian selebaran kepada masyarakat penguna jalan raya.

Setelah melakukan orasi di depan Pengadilan Negeri Poso, massa aksi bergerak menuju ke kantor Bupati Poso sebagai sasaran aksi mereka. Sebelum tiba di Kantor Bupati Poso, massa aksi sempat melakukan orasi di depan Universitas Sintuwu Maroso Poso.

Hal ini dilakukan untuk mengajak mahasiswa agar bersama-sama bersolidaritas turun ke jalan menolak pengerukan Danau Poso yang dilakukan oleh PT. Poso Energi.

Fikar, dalam orasinya menyatakan bahwa, “Hari ini telah terjadi pengerukan di Danau Poso yang dilakukan oleh PT. Poso Energi. Sayangnya sebagian besar mahasiswa masih bersikap apatis atas persoalan itu. Padahal di balik pengerukan ini, ada masyarakat yang menggatungkan hidupnya di atas danau yang sudah Pasti akan terdampak dari pengerukan,” katanya.

Dia menambahkan bahwa, satu hari sebelum aksi, beredar informasi kepada mahasiswa bahwa ada oknum dosen yang meminta mahasiwa untuk tidak melakukan aksi demostrasi dikarenakan PT. Poso Energi telah banyak membantu Universitas Sintuwu Maroso serta ada beberapa kerjasama yang dilakukan Universitas dengan PT. Poso Energi.
“ini adalah upaya pembungkaman terhadap daya kritis mahasiswa,” tandasnya.

Setelah melakukan orasi di depan Universitas Sintuwu Maroso, massa aksi bergerak menuju kantor Bupati Poso untuk melanjutkan aksi mereka.

Dodi selaku Kordinator Lapangan dalam aksi tersebut menjelaskan bahwa, Pemerintah Kabupaten Poso yang saat ini dipimpin oleh Bupati Darmin Agustinus Sigilipu justru mengeluarkan kebijakan pengerukan tanpa memikirkan dampak terhadap rakyat.

“Kami menduga ada persekongkolan antara Pemda Kabupaten Poso dengan PT. Poso Energi yang dengan ini untuk memuluskan kepentingan privatisasi danau Poso oleh PT. Poso Energi demi kepentingan produksi energi PLTA Poso I dan Poso III yang sedang dibangun,” ungkap Dodi.

Sementara itu Vandi, sebagai koordinator Satu Indonesia Peduli (SIP) Danau Poso menjelaskan, bahwa pengerukan Danau Poso yang dilakukan oleh PT. Poso Energi saat ini adalah bagian yang tak terpisahkan dengan lahirnya MoU nomor : 130/PIP/ENV/2017/IV/2017- 180/0760/HKM/2017 tentang penataan Danau Poso.

Dalam MOU ini dijelaskan bahwa, pengerukan danau Poso oleh PT. Poso Energi untuk penataan sungai Poso. Sayangnya menurut Vandi dalil penataan yang dijelaskan oleh Pemerintah Daerah Kab. Poso hanyaah dalil akal-akalan.

Menurut Vandi, di balik argumentasi penataan itu, terkandung kepentingan besar untuk memprivatisasi Danau Poso oleh PT. Poso Energi. Yang mana diketahui PT. Poso Energi saat ini sedang membangun PLTA Poso I dan Poso III. Sehingga dalil pengerukan atas penataan hanyalah bualan semata yang mana di balik itu adalah untuk kepentingan PT. Poso Energi.

“Alhasil, lahirnya MoU itu, lagi-lagi harus mengorbankan rakyat dan lingkungan Danau Poso yang selama ini berusaha untuk dijaga”.
Vandi juga menambahkan bahwa, MoU siluman antara Pemda Kab. Poso dan PT. Poso Energi diduga kuat telah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan,” ujarnya.

“Dalam Perda Rencana Tataruan Wilayah Peraturan Daerah No 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Poso Tahun 2012 – 2032 serta Perda Kab. Poso No 2 TAHUN 2015 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Tentena Tahun 2015-2035 dijelaskan bahwa wilayah Kompo Dongi adalah wilayah kawasan lindung. Sayangnya saat ini pengerukan Danau Poso sedang berlangsung di situ sehingga kuat dugaan telah terjadi pelanggaran lingkungan atas itu,” tambah Vandi.

Lanjut Vandi, seharusnya Pemeritah harus membatalkan MoU nomor : 130/PIP/ENV/2017/IV/2017- 180/0760/HKM/2017 yang sangat merimplikasi buruk terhadap rakyat serta hentikan pengerukan Danau Poso oleh PT. Poso Energi

Sejumlah perwakilan massa aksi yang mendesak untuk bertemu Bupati tidak juga membuahkan hasil. Justru melalui stafnya, Bupati memanggil perwakilan massa aksi untuk menemuinya di ruangan Bupati. Massa aksi menolak untuk bertemu di ruangan itu dan harusnya Bupati menemui rakyatnya.

Faisal yang saat itu berorasi menjelaskan bahwa “di tengah ada persoalan yang sedang dihadapi rakyat, justru Bupati menolak bertemu langsung dengan massa aksi. Ini adalah cerminan buruk bagi kelangsungan demokrasi di Indonesia,” tandasnya.

Karena tidak ditemui oleh Bupati, massa aksi kembali ke Depan Pengadilan Negeri Poso dan berjanji akan kembali turun dengan estimasi yang lebih besar. (Hajir)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Advertisement
%d bloggers like this: