Connect with us

Daerah

SIP Danau Poso Minta Penegak Hukum segera Periksa Bupati Poso dan PT Poso Energy

Utustoria , PALU – Satu Indonesia Peduli (SIP) Danau Poso mendesak Aparat Penegak Hukum, untuk segera memeriksa Bupati Poso dan PT. Poso Energy, atas laporan Front Aksi untuk Rano Poso (FARP) terkait dugaan pengrusakan jembatan yondo mpamona, Kabupaten Poso.

Kordinator FARP, Yandi Richard Tandawiya megatakan dengan kegiatan penataan sungai poso yang di lakukan oleh Pemda poso dan PT Poso Energy sebagai mana tertuang dalam MOU nomor 130/pip/ENV/iv/2017.

“Kami Front Aksi untuk Rano Poso yang tergabung dalam SIP Danau Poso merasa perlu menyampaikan beberapa hal terkait kondisi terakhir dampak serta reaksi masyarakat sekitar sungai dan danau poso,” ungkapnya melalui siaran Persnya, di Kantor Aliansi Jurnalis Independent (AJI) Sulteng, Senin (25/11/2019).

Hal yang terpenting. Lanjut Yandi, adanya ancaman dan persoalan rusaknya tatanan sosial kemasyarakatan, lingkungan hidup, pengrusakan obyek sejarah dan hilangnya wilayah kelolah rakyat yang seharusnya menjadi faktor yang terpenting untuk di jadikan bahan kajian serta masukan sebelum aktivitas di laksanakan.

“Di sisi lain kesan buru buru dari aktivitas yang ada menjadikan polemik di dalam masyarakat luas dan membentuk opini yang liar tentang pertimbangan program Pemda Poso tersebut. Dalam proses sosialisasi yang di lakukan kurun waktu setahun berjalan, ada beberapakali respon penolakan sebagai bentuk protes masyarakat tetapi tidak di indahkan dan bahkan terjadi intimidasi oleh aparatur Pemda Poso,” ujarnya .

Tambahnya. Menyikapi situasi tersebut, pada hari sabtu 23 November 2019 posko FARP yang beralamat di Tagolu, lage Kabupaten Poso melakukan pelaporan polisi terhadap Bupati Poso dan PT Poso Energy di polres poso Nomor: STTL/289/XI/YAN 2.5./2019/Sulteng/Res Poso. Terkait dengan dugaan pengerusakan dan penyalahgunaan wewenang pada hari Senin 18 November 2019. Terkait dengan pembongkaran jembatan yondo mpamona dan kegiatan lain berdasarkan MOU tersebut.

“Untuk itu melalui kesempatan ini kami mendesak aparat penegak hukum untuk memproses secara serius laporan FARP terkait dugaan pengrusakan dengan melakukan penyalahgunaan kewenangan. Hentikan segala bentuk intimidasi yang di duga di lakukan oleh aparat Pemda Poso. Kemudian hentikan segala bentuk upaya dugaan menghalang halangi penyampaian pendapat di depan umum oleh kelompok masyarakat yang menolak pengrusakan jembatan yondo mpamona, sungai dan danau poso,” tegasnya. (Hajir)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Advertisement
%d bloggers like this: