Connect with us

Daerah

TVRI Sulteng Gelar Dialog Editorial Polisy

Utustoria , PALU – TVRI menggelar Dialog Editorial Polisy dengan dua sesi. Yakni sesi pertama menyoal jaminan hidup (Jadup) dan dana stimulan, sesi kedua menyoal stunting, di TVRI Sulteng, Kamis (26/12/2019).

Adapun yang hadir sebagai narasumber yaitu Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah yang diwakili Ibrahim A.Hafid, Kepala BPBD Provinsi Sulawesi Tengah, Barto Lumeus, Kepala Dinas Sosial Ridwan Mumu, Perwakilan Kapolda, dihadiri pula oleh Pengurus Sulteng Bergerak, RRI, Asosiasi Wartawan, dan Para Penyintas Pasigala.

Simpangsiur mengenai Jadup dan dan stimulan yang sudah masuk tahap tiga menjadi sorotan pada pembahasan, pasalnya, sebagian penyintas mengaku belum mendapatkan Jadup dan dana stimulan.

Anggota DPRD Provinsi Sulteng Ibrahim A.Hafif yang mewakili Ketua DPR Provinsi Sulteng Mengungkapkan “masih adanya kesimpangsiuran soal data dan informasi yang dimiliki oleh pemerintah terkait Jadup dan dana stimulan dibuktikan dengan pengakuan masyarakat yang belum mendapatkan soal itu.

Berkaitan dengan jadup dan dana stimulan itu merupakan domain dari pemerintah kota/ kabupaten yang terdampak bencana yaitu pasigala.

Ibrahim yang juga merupakan Ketua Fraksi Partai Nasdem mengatakan, berkaitan dengan situasi ini, maka DPRD Provinsi Sulteng, menjadi penting untuk kembali ke panitia phusus (pansus) berkaitan dengan pengawasan ini.

Ibrahim menambahkan, sekarang juga sudah ada satgas bencana, namun itu berada dalam pengawasan pihak keamanan dan beberapa steakholder, untuk DPRD Provinsi Sulteng sendiri berencana di tahun 2020 mendorong pembentukan pansus terkait pengawasan, pansus dibentuk sebagai langkah DPRD mengawasi secara jangka panjang bukan hanya soal Jadup tapi juga soal rehab rekontruksi.

Rehabilitasi dan rekonstruksi bukan hanya mengenai pembangunan fisik tetapi juga dengan rehabilitasi ekonomi dan sosial para penyintas agar perekonomian mereka bisa bergerak.

“Saya akan mendorong DPRD Provinsi Sulteng untuk mengundang kembali para steakholder yang bertanggungjawab langsung dan berperan langsung yang berkaitan dengan penanganan bencana ini untuk mengevaluasi jadup ataupun dana stimulan,” ungkapnya.

Ada beberapa informasi yang diterima oleh DPRD Provinsi Sulteng yang belum mendapatkan santunan duka, yang kemungkinan besar mereka yang belum mendapatkan itu, dikarenakan ada beberapa data yang belum terpenuhi dari penyintas.

“Benar ada beberapa mekanisme yang harus dipenuhi, hanya saya bilang tidak boleh juga kita hanya berkelik pada persoalan-persoalan yang tekhnis administratif, tetapi pemerintah harus membantu masyarakat menyelesaikan masalah soal tekhnis administratif itu,” pungkasnya. (Afdal)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Advertisement
%d bloggers like this: