Connect with us

Pendidikan

Warek II IAIN Palu Tanggapi Soal IMB Pembangunan Rektorat

Utustoria , PALU – Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Pembangunan, Dr. H. Kamaruddin, M.Ag, menanggapi terkait pembangunan gedung Rektorat Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, yang menuai kritik dari beberapa pihak karena belum mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

” Kita sebagai warga negara yang baik tentu mematuhi aturan, hanya saja kalau kita menunggu nanti terbitnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) itu memerlukan proses yang cukup panjang. Sementara dana kita tidak bisa dimanfaatkan jika hanya ketergantungan dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pasti akan kembali ke negara, semuanya kita akan lengkapi sesuai dengan prosedur yang berlaku jika pembangunan diselesaikan secepatnya,” ungkapnya, saat ditemui diruangan kerjanya, Rabu (4/12/2019).

Kamarudin juga menjelaskan, lokasi pembangunan Rektorat yang baru tidak masuk pada zona merah karena sudah dilakukan pengkajian khusus sebelum membangun dan berdasarkan garis pantai yang telah ditetapkan pemerintah masuk zona merah.

” Kita tetap mengikuti regulasi yang diatur oleh pemerintah mengenai Izin Mendirikan Bangunan (IMB), kemudian bahwa kita tidak bisa membangun pada zona merah, makanya rektorat kita ini tidak masuk zona merah,” jelasnya .

Lanjutnya, sebelum membangun terlebih dahulu telah dikonsultasikan kepada Walikota mengenai Pembangunan Rektorat.

“Saya sudah memberikan penjelasan terkait pembangunan di IAIN yang terpenting kata Walikota anda membangun sesuai dengan arahan PUPR, saat melakukan seminar rancangan pembangunan saya melibatkan pihak yang berkompeten seperti Tim, Dinas Tata Ruang, Analisa Lingkungan, dari Kejaksaan semua terlibat,” tambahnya.

Kemudian juga. Tambah Kamarudin, Kondisi IAIN mengharuskan adanya Rektorat karena sebagai pelayanan administrasi kampus dan sebagainya kepada 7.000 mahasiswa.

” Rektorat itu perlu dibangun secepatnya, karena seperti kita ketahui bersama, pusat pengurusan administrasi dan sebagainya itu di Rektorat,” tuturnya.

“Setelah ada keputusan bahwa tidak bisa membangun kita pada awalnya menggagas pindah ke Kampus dua IAIN, ternyata ketika dilakukan pengkajian Kampus dua IAIN dua struktur tanah tidak memungkinkan dan mengharuskan tetap membangun ditempat ini,” imbuhnya lagi.


Untuk sementara selain Rektorat ada beberapa bangunan yang lain sedang ditangani oleh PUPR, karena IAIN Palu masih membutuhkan sekitar 30 sampai 40 kelas. Olehnya, pihaknya siap untuk memberikan penjelasan terkait Pembangunan Rektorat IAIN karena menyangkut pengurusan harta negara.

“Kebetulan diamanahkan untuk kita harus berpikir bagaimana mengembangkan ini, Pembangunan kita lakukan sesuai prosedur bukan hanya teman-teman di DPR tentu pusat akan audit kita, kalau kita di panggil DPR kita akan memberikan klarifikasi, sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) begini kemudian mengerjakan aset negara kami juga pasti duduk diatas aturan,” tegasnya. (Hajir)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Advertisement
%d bloggers like this: