Connect with us

Daerah

Yanmart Nainggolan : PT.KNK Harus Lengkapi Syarat Administrasi

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ir. Yanmart Nainggolan. [Miftahul Afdal/Utustoria]

Utustoria, PALU – PT.Kemilau Nusantara Khatulistiwa (KNK) yang melakukan aktifitas operasional tambang secara ilegal, harus melengkapi Syarat administrasi tekhnis dan keuangan sebelum melakukan operasi produksi.

Hal itu diungkap oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ir. Yanmart Nainggolan, CES mengatakan saat ditemui di kantor ESDM Sulteng, Senin (27/01/2020).

“Undang-undang mewajibkan setiap pemegang IUP itu harus melengkapi persyaratan-persyaratan itu,” Kata Yanmart.

Ia mengungkapkan persyaratan yang harus dilengkapi oleh PT.KNK yaitu kepala tekhnik tambang, harus mempunyai kepala tekhnik tambang dalam melaksanakan operasi produksi dilapangan, hal itu disahkan dan di uji apakah kompeten atau tidak, harus membuat rencana, Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), apa yang dilakukan tahun ini, dimana akan menambang, berapa banyak produksi, dan bagaimana memanfaatkan tenaga kerja itu semua harus direncanakan dan itu wajib hukumnya.

Yanmart menjelaskan bahwa PT.KNK juga harus mempunyai rencana reklamasi dalam setiap penambangan, pemerintah mewajibkan harus ada rencana reklamasi, rencana reklamasi ini nanti akan di manifestasikan, di dalam bentuk jaminan reklamasi, yang akan diangunkan kepda bank atas nama pemerintah dan atas nama perusahaan.

“Jadi sehingga sewaktu-waktu ada kerusakan lingkungan dan perusahaan tidak memperbaikinya, maka pemerintah bisa menunjuk pihak ketiga untuk memperbaiki lingkungan ini, itu harus ada, ini semua kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan sebelum melakukan operasi produksi,” jelasnya.

“Kedepan kalau itu sudah dipenuhi semua, maka perusahaan itu bisa dikatakan legal dan berhak melakukan operasi produksi,” lanjut Yanmart.

Yanmart menuturkan, sekarang ini belum ada perusahaan PT.KNK secara peraturan perundang-undangan, memenuhi syarat berarti itu bisa saja di asumsikan merupakan tambang yang tidak legal, karena belum memenuhi jaminan reklamasi.

“Upaya dari Dinas ESDM Sulteng sendiri akan menyurati dan kami akan tegur yang berkaitan dengan itu, karena ESDM hanya diberikan beberapa tahapan di dalam hal-hal yang seperti itu, kalau ada orang yang melanggar kita tegur, peringatan satu, peringatan dua, peringatan tiga, kalau tetap melanggar kita cabut izin sementara atau kita hentikan produksi, kalau masih saja melanggar yang paling tinggi itu kita cabut izinnya,” tutupnya.(Afdal)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Advertisement
%d bloggers like this: